RM.id Rakyat Merdeka – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pemerintah daerah (Pemda) di Papua untuk mempercepat penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) serta memperkuat pelaksanaan program-program pembangunan nasional di wilayah tersebut.
Dia menekankan, bahwa keterlambatan penyaluran dana Otsus berdampak langsung terhadap terhambatnya pelaksanaan berbagai program pembangunan di daerah.
Dalam rapat koordinasi bersama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Ribka meminta para kepala daerah memberikan perhatian serius terhadap proses percepatan penyaluran dana Otsus, termasuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi.
“Kami akan lihat kira-kira penyumbatannya di mana. Apakah ada di tingkat pusat atau keterlambatan dari daerah yang menyebabkan sehingga dana otonomi khusus ini tidak cepat turun ke daerah atau turun ke masyarakat. Untuk itu dilakukanlah percepatan-percepatan pembangunan di daerah,” ujarnya Selasa (24/6/2025).
Baca juga : BRI Salurkan Pembiayaan Kepada Koperasi Penyuplai Bahan Pangan MBG Di Riau
Lebih jauh, Ribka menegaskan, bahwa pembangunan di Papua harus selaras dengan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
Wamendagri menyebut, keberhasilan sejumlah program memerlukan dukungan penuh dari kepala daerah, khususnya terkait kesiapan lahan dan koordinasi lintas sektor.
Beberapa program yang dimaksud di antaranya pembangunan 3 juta rumah, cek kesehatan gratis, dan program Sekolah Rakyat.
“Kemudian nanti program ini akan dibiayai seluruhnya oleh Bapak Presiden melalui Kementerian Pendidikan. Ini beberapa yang harus kita percepat,” jelas Ribka.
Baca juga : Lestari Moerdijat Dorong Perluasan Akses Perguruan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas
Selain itu, Ribka juga menekankan pentingnya peran Papua dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional, khususnya dalam hal pengendalian inflasi.
Dia mengingatkan target Presiden agar Indonesia dapat masuk dalam jajaran 45 negara dengan tingkat inflasi terendah di dunia.
“Diharapkan kalau sudah sampai masing-masing provinsi daerah, apalagi Papua yang bisa menyumbang (berkontribusi dalam menekan inflasi), itu adalah Papua Tengah dan Papua. Ini kalau kita tetap kontribusi yang baik, itu pasti akan mempengaruhi persentase secara nasional,” ucapnya.
Dalam arahannya, Ribka juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis riset sebagai landasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Papua. Ia menilai integrasi riset di sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan merupakan kunci untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Baca juga : Kemendagri Dorong Pemda Kebut Pengesahan Perda Kawasan Tanpa Rokok
Pihaknya juga menegaskan, para kepala daerah harus memiliki kemampuan manajerial yang kuat dalam mengelola perubahan serta mengawal implementasi program prioritas.
“Sedikit demi sedikit kita kerjakan tetapi akan memberikan kontribusi yang besar. Sesungguhnya progres perubahan yang dilakukan itu tidak langsung besar. Dari sebuah langkah yang kecil itu akan membuat perubahan yang besar,” tandasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
