RM.id Rakyat Merdeka – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Fernando Emas, menyayangkan sikap Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) yang menolak keputusan Pemerintah menolak usulan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk benang filamen jenis Partially Oriented Yarn (POY) dan Drawn Textured Yarn (DTY).
“Keputusan Menteri Perdagangan sudah mempertimbangkan banyak aspek, termasuk masukan dari 101 perusahaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API),” kata Fernando di Jakarta, Senin (23/6).
Menurutnya, keputusan itu sangat relevan di tengah situasi perekonomian global yang berdampak ke industri dalam negeri.
“Wajar Pemerintah menolak BMAD, agar industri tetap hidup dan tidak terjadi PHK besar-besaran,” ujarnya.
Baca juga : Demokrat Minta Pemerintah Perhatikan Perangkat Desa
Fernando menyebut, sudah ada komitmen dari 101 pengusaha yang menolak BMAD untuk menyerap produksi POY dalam negeri sesuai praktik bisnis yang sehat.
Ia juga mengapresiasi sikap Kementerian Perindustrian yang merekomendasikan, agar usulan pengenaan BMAD dari Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) tidak dilanjutkan demi keberlangsungan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).
Keputusan ini, lanjutnya, mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat industri dalam negeri dan membuka 19 juta lapangan kerja.
Fernando menilai tuduhan bahwa Pemerintah mendukung impor ilegal sangat tidak berdasar.
Baca juga : Pemerintah Tolak BMAD, Pengamat: Lindungi Industri Tekstil Padat Karya
“Itu mengada-ada dan justru terkesan ingin mengganggu kekompakan kabinet Presiden Prabowo,” katanya.
Ia bahkan curiga ada agenda tersembunyi di balik pihak-pihak yang menolak keputusan ini.
“Jangan-jangan ada kelompok yang ingin ambil untung sendiri,” sindirnya.
Fernando yang juga Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia mengatakan, keputusan ini meningkatkan kepercayaan publik kepada Pemerintahan Prabowo.
Baca juga : Perkuat Persatuan, Polri Gelar Bhayangkara Sport Day
“Saya harap, Pemerintah tetap waspada dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan, agar tidak dimanfaatkan oleh segelintir pihak,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
