Jakarta, Propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyatakan kesiapan untuk mengusulkan penghapusan ganjalan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin membeli rumah subsidi.
Langkah ini diharapkan dapat membuka akses lebih luas bagi MBR agar bisa memperoleh pembiayaan KPR FLPP dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah. Maruarar menegaskan bahwa SLIK selama ini kerap menjadi hambatan bagi MBR akibat catatan keterlambatan pembayaran atau kredit macet yang sebenarnya berskala kecil.
“Semoga bisa ada penyelesaiannya terkait SLIK OJK dalam sektor perumahan, karena itu bukan kewenangan saya. Kalau kewenangan saya, kalau boleh dihapuskan karena bisa mendorong MBR miliki rumah subsidi,” ujar Maruarar usai menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah di Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Maruarar menjelaskan bahwa persoalan SLIK bukan hanya terjadi di satu wilayah. Saat turun langsung ke lapangan, Maruarar menemukan keluhan serupa di Bali, Bandung, Denpasar, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Banyak warga MBR yang gagal mengajukan KPR FLPP hanya karena pernah memiliki catatan kecil yang masuk dalam SLIK.
“Kami sering turun ke lapangan dan menemukan itu kendala-kendalanya. Kita menemukan itu salah satu kendala rakyat untuk bisa mendaftar untuk memiliki rumah subsidi,” jelasnya.
Maruarar menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memberikan masukan agar ketentuan SLIK bagi MBR dapat ditinjau ulang, terutama untuk kasus ringan yang sebenarnya masih memungkinkan diberi kelonggaran.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga naik signifikan dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit. Lonjakan ini diharapkan mampu mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.
Pemerintah juga meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan menjadi 350.000 unit. Hingga 25 November 2025, realisasi KPR Sejahtera FLPP mencapai 223.393 unit dengan nilai penyaluran mencapai 27,72 triliun rupiah.
Selain upaya perbaikan regulasi, Kementerian PKP juga mendorong pembangunan rumah susun di pusat kota dengan memanfaatkan aset negara. Maruarar mencontohkan Denpasar yang masih memiliki lahan sisa milik Kementerian Keuangan pada kawasan perkotaan.
“Saya minta mulai membangun rumah di kota-kota bentuknya rumah susun dengan memanfaatkan aset-aset negara. Kita akan buat banyak di tahun depan, beberapa kota-kota yang besar sehingga nanti rakyat bisa tinggal di kota
Misalnya di kota Denpasar, itu di daerah kota ada tanah yang masih ada sisa punya Kementerian Keuangan. Sudah dibangun Rusun buat ASN dan masih ada tanah sisa, Saya minta tadi kepada Menteri Keuangan, alokasinya tentu juga harus buat masyarakat, buat MBR, masyarakat agar lebih sejahtera,” harapnya.
Artikel ini Disadur Dari Berita : https://propertyandthecity.com/maruarar-usulkan-penghapusan-slik-ojk-permudah-mbr-miliki-rumah/
