KUR Perumahan Dinilai Belum Sentuh Kelas Menengah, Pemerintah Desak BRI Jadi Motor FLPP

Jakarta, propertyandthecity.com – Pemerintah mendorong Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengambil peran besar dalam mempercepat program perumahan rakyat lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Namun, kalangan pengamat menilai insentif ini belum akan memberi dampak signifikan tanpa pemulihan daya beli masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta jaringan BRI dimaksimalkan agar penyaluran kredit bisa menjangkau masyarakat lebih luas.

“Saya mohon sosialisasi FLPP jangan hanya internal. Buka booth di kota-kota besar agar masyarakat bisa segera mengajukan,” kata Maruarar, Rabu, 2 Oktober 2025.

Tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan 350 ribu unit rumah subsidi—angka tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, BRI didorong memperkuat penyaluran KUR Perumahan dari total plafon Rp130 triliun.

Meski begitu, pengamat properti Darsono Tan menilai kebijakan tersebut hanya menjadi stimulus tambahan. “Masalah utama saat ini adalah lemahnya daya beli kelas menengah. Insentif bunga rendah, DP kecil, atau pembebasan pajak tetap terbatas dampaknya bila pendapatan masyarakat tak segera membaik,” ujarnya.

Darsono menyarankan pemerintah menempuh langkah lebih komprehensif, mulai dari penurunan suku bunga KPR, perluasan insentif BPHTB, hingga mendorong pembangunan hunian ramah lingkungan dengan harga terjangkau.

Baca Juga: Citra Maja City Sabet Penghargaan “Best of the Best Affordable Housing Project” di GPA 2025

Senada dengan Darsono, Head of Research Rumah123, Marisa Jaya, menilai plafon pembiayaan KUR Perumahan yang berkisar Rp10 juta–Rp500 juta hanya menyasar segmen terbatas.

“Kelas menengah mencari rumah di atas Rp500 juta. Tanpa kebijakan tambahan seperti subsidi bunga KPR atau relaksasi pajak, mereka tetap sulit menjangkau rumah pertama,” kata dia.

Pemerintah berharap sinergi dengan BRI bisa mempercepat target tiga juta rumah era Presiden Prabowo Subianto. Namun, pengamat menekankan, tanpa peningkatan daya beli, program subsidi bisa berhenti pada angka penyerapan, bukan pemilikan nyata. (*)