RM.id Rakyat Merdeka – Anggota Majelis Penasehat Organisasi (MPO) PB IKA PMII, Idrus Marham, mendorong Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera menggelar muktamar percepatan sebagai langkah penyelesaian konflik internal yang tengah mengemuka di organisasi tersebut. Menurut dia, dinamika yang berkembang sudah keluar dari nilai-nilai dasar NU dan bergeser menjadi tarik-menarik kepentingan.
“NU ini milik rakyat, milik warga NU — bukan milik satu kelompok kecil,” kata Idrus dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11).
Ia menilai gejolak yang terjadi tidak semata persoalan figur, melainkan tanda bahwa prinsip kepemilikan bersama dalam NU mulai tergeser oleh logika fraksionalisme.
Baca juga : Bikin Program Pencegahan, Jangan Tunggu Ada Korban
Ketegangan di tubuh PBNU meningkat setelah beredarnya risalah rapat Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 mengenai pemberhentian Ketua Umum Tanfidziyah Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Dokumen yang ditandatangani Rais Aam PBNU tersebut disusul surat edaran yang menyatakan bahwa per 26 November 2025, Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai ketua umum.
Situasi ini memunculkan beragam respons, mulai dari ajakan islah hingga desakan penyelesaian melalui mekanisme formal. Gus Yahya sebelumnya menyampaikan bahwa persoalan tersebut harus dikembalikan pada forum tertinggi organisasi, yaitu muktamar.
Idrus menilai dinamika tersebut menunjukkan pergeseran orientasi sebagian elite yang menurutnya telah menjauh dari nilai keumatan dan kebangsaan. “Akibatnya berkembang paradigma ‘menguasai NU’, bukan ‘membesarkan NU’,” ujarnya. Ia menilai konflik yang sarat kepentingan pragmatis sulit diselesaikan melalui kompromi biasa.
Baca juga : Kementan Tekankan Data Akurat & Penguasaan AI Untuk Perkuat Komunikasi Publik
Dengan mempertimbangkan eskalasi yang terus meningkat, Idrus menegaskan percepatan muktamar sebagai langkah paling efektif dan konstitusional untuk memulihkan kesatuan organisasi. “Muktamar adalah ruang kembali bersama, ruang pembersihan, ruang penyatuan orientasi. Jika tidak segera dilakukan, konflik ini justru akan melebar,” katanya.
Ia juga mengimbau seluruh kader NU menghadirkan figur perekat dan menahan diri dari manuver politik yang berpotensi memperuncing perbedaan. Menurutnya, dorongan percepatan muktamar merupakan panggilan moral untuk menjaga marwah organisasi serta kepercayaan jutaan jamaah.
“Gagasan percepatan muktamar adalah solusi konstitusional dan sesuai nilai-nilai pendirian NU yang berorientasi pada kemaslahatan umat,” ujarnya.
Baca juga : Hwasung Thermo Kenalkan Dua Mesin Pendingin Untuk Kendaraan Listrik Komersial
Idrus menutup seruannya dengan ajakan agar NU kembali pada prinsip awal sebagai organisasi milik umat. “Cara menyelamatkannya adalah kembali ke forum tertinggi: muktamar.”
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
