RM.id Rakyat Merdeka – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Pemerintah tidak akan mengintervensi terkait polemik dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Pemerintah tidak akan mengintervensi,” tegas Yusril melalui keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).
Dia meminta kedua pihak agar jangan meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator konflik internal.
Baca juga : Pemerintah Pastikan Program Cetak Sawah Rakyat di Kalteng Berjalan Lancar
“Sebab hal tersebut bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk intervensi atau tekanan halus dari pemerintah,” tuturnya.
Menurutnya, Pemerintah bakal bersikap netral dalam menyikapi persoalan ini. Mereka berhati-hati dalam mengesahkan susunan pengurus baru PPP.
“Pemerintah wajib bersikap objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu kubu yang bertikai dalam dinamika internal partai mana pun,” tegasnya.
Baca juga : PKS Desak Pemerintah, Kendalikan Harga Pangan!
Yusril juga mempersilakan kepada kedua ketua umum PPP hasil muktamar untuk mendaftarkan susunan pengurusnya ke Kementerian Hukum. Pendaftaran tersebut, wajib melampirkan dokumen-dokumen pendukung.
Menurutnya, Pemerintah wajib mengkaji dengan seksama permohonan tersebut untuk memastikan mana yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan mana yang tidak.
Diketahui, PPP baru saja menggelar Muktamar X di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025) lalu.
Baca juga : KSP Qodari: Pemerintah Prabowo Tidak Buta Dan Tuli Terhadap Kritik
Hasilnya, Mardiono dan Agus Suparmanto saling klaim terpilih sebagai ketua umum partai berlambang kakbah itu secara aklamasi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
