RM.id Rakyat Merdeka – Setelah sempat mereda, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China kembali memanas. Kedua negara saling menaikkan tarif impor gila-gilaan.
Presiden AS Donald J. Trump mengumumkan tarif tambahan sebesar 100 persen terhadap produk impor asal China. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 November 2025.
Langkah tersebut diambil sebagai respons atas keputusan China yang memperketat ekspor logam tanah jarang (LTJ). Saat ini, China menguasai lebih dari 90 persen produksi logam tanah jarang dan magnet tanah jarang olahan dunia. Material ini menjadi komponen vital dalam berbagai industri, mulai dari kendaraan listrik hingga mesin pesawat dan radar militer.
“Mustahil dipercaya. China benar-benar mengambil langkah seperti itu,” tulis Trump di akun Truth Social miliknya, Sabtu (11/10/2025).
Trump menilai kebijakan ekspor China terhadap LTJ belum pernah terjadi sebelumnya dan akan berdampak besar bagi seluruh dunia. Karena itu, Washington merespons dengan menaikkan tarif impor terhadap China.
Tak hanya itu, Trump juga mengancam akan memberlakukan kontrol ekspor baru terhadap seluruh perangkat lunak (software) penting asal AS yang dikirim ke China, paling lambat pada 1 November 2025.
Baca juga : Trump: Israel Dan Hamas Setujui Fase Pertama Perjanjian Damai Gaza
Rencana pertemuan antara Trump dan Presiden China Xi Jinping di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) akhir bulan ini pun terancam batal. Padahal, momen tersebut akan menjadi pertemuan pertama mereka setelah Trump kembali menjabat Presiden AS.
“Saya seharusnya bertemu Presiden Xi dalam dua minggu di APEC, di Korea Selatan. Tetapi sekarang tampaknya tidak ada alasan untuk melakukannya,” kata Trump.
Sebagai respons, China mengenakan pungutan tarif pelabuhan terhadap kapal-kapal asal AS yang berlabuh di pelabuhan China, mulai Selasa (14/10/2025). Langkah ini merupakan balasan atas kebijakan AS yang sejak April 2025 lebih dulu menerapkan biaya serupa untuk kapal-kapal China di pelabuhan AS.
Kementerian Perhubungan China menyebut kebijakan AS tersebut melanggar prinsip perdagangan internasional dan Perjanjian Pengiriman Maritim China–AS, serta menimbulkan kerugian serius bagi perdagangan maritim kedua negara.
China akan mengenakan tarif sebesar 400 yuan (sekitar Rp934 ribu) per ton bersih kepada kapal-kapal AS, sementara AS memungut 50 dolar AS (sekitar Rp831 ribu) per ton bersih dari kapal-kapal China. Biaya yang diterapkan AS bahkan diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang.
Tarif baru itu berlaku bagi kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan, organisasi, individu, atau entitas di mana pemegang saham AS memiliki setidaknya 25 persen kepemilikan. Kapal berbendera AS maupun yang dibangun di Amerika juga akan dikenakan biaya tersebut.
Baca juga : Guardiola Kecewa, Rodri Cedera Lagi
Memanasnya tensi perdagangan dua raksasa ekonomi dunia itu langsung mengguncang pasar keuangan global. Indeks acuan S&P 500 anjlok lebih dari 2 persen, menjadi penurunan harian terbesar sejak April 2025—saat pengumuman tarif Trump sebelumnya juga memicu volatilitas pasar.
Investor beralih ke aset safe haven seperti emas dan surat berharga Treasury AS. Dolar AS pun melemah terhadap sejumlah mata uang utama, sementara saham-saham teknologi mencatat kerugian dalam perdagangan pasca-pasar setelah Trump menguraikan langkah tarif dan pengendalian ekspor terbarunya.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai ketidakpastian akibat perang dagang AS–China masih tinggi. “Investor dan pelaku usaha jadi makin wait and see, apalagi China merupakan mitra dagang besar dan banyak produk Indonesia yang melalui transshipment via China sebelum diekspor ke AS,” ujar Bhima kepada Rakyat Merdeka, Jumat (10/10/2025).
Menurut Bhima, perang dagang ini juga berpotensi melemahkan rupiah karena ekspor bisa melambat. Ia menyarankan pemerintah segera mengambil langkah antisipatif dengan mempercepat negosiasi tarif dengan AS serta mencari pasar alternatif.
“Stimulus untuk mitigasi dampak di dalam negeri juga masih terbatas. Idealnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diturunkan menjadi 8 persen agar pelaku usaha bisa mengalihkan produk ke pasar domestik,” tambahnya.
Sementara, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kebijakan Trump tidak rasional. Menurutnya, situasi ini mengulang retorika Trump pada April 2025, saat ia juga mengancam akan menaikkan tarif hingga 125 persen terhadap China. Namun, dia memprediksi Trump hanya “gertak sambal”.
Baca juga : Sukseskan Ketahanan Pangan, PalmCo & Agrinas Perkuat Produksi Minyakita
“Rakyat AS akan marah, begitu juga industri di sana yang sangat bergantung pada pasokan produk jadi dan setengah jadi dari China,” jelasnya.
Ia menilai langkah Trump merupakan reaksi atas kebijakan China yang memblokir chip asal AS dan anjloknya ekspor kedelai AS akibat penurunan permintaan dari China. “Saya rasa ini bentuk balasan terhadap blokade chip AS ke pasar China serta rusaknya sektor kedelai yang membuat petani AS murka,” ujarnya.
Wijayanto mengingatkan Pemerintah Indonesia agar berhati-hati, sebab produk China berpotensi membanjiri pasar domestik. Ia juga menilai dinamika ekonomi global bisa kembali ke kondisi pada April 2025.
“Pemerintah perlu memperkuat daya saing industri dalam negeri melalui iklim investasi, memberantas penyelundupan, serta mempercepat finalisasi perjanjian IEU–CEPA untuk diversifikasi pasar,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
