Tugas BPIP Bikin Pancasila Mudah Dicerna

RM.id Rakyat Merdeka – Alam demokrasi itu bernuansa keteraturan yang bertanggung jawab. Sebagai sistem pemerintahan, di mana kekuasaan berasal dari rakyat, tapi dijalankan dengan memperhatikan kepentingan bersama dan aturan yang jelas. Ini mencakup partisipasi aktif warga negara, akuntabilitas pemerintah, supremasi hukum, serta perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan sipil.

Sudah jelas, kiranya kita bertanggung jawab dalam mengamalkan ajaran agama, mendidik masyarakat, serta berkontribusi pada kebaikan sosial. Jika keteraturan hanya menjadi kebiasaan alamiah, misalnya, itu tidak bisa. Kehidupan itu perlu di-manage, tidak bisa dipasrahkan berjalan begitu saja. Kita perlu mengelola, contoh kebudayaan.

Nah, dari perspektif itu, saya melihat membangun negara bukan lahir secara alamiah. Ada proses, ada perjuangan. Pancasila itu, hadir guna menjadikan negara lebih optimal dalam mencapai tujuan berbangsa.

Di era Orde Baru, Pancasila diimplementasikan melalui BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Lembaga negara itu salah satunya bertugas melaksanakan pendidikan Pancasila, melalui program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Kemudian, BP7 dibubarkan pada masa reformasi, tepatnya setelah runtuhnya Orde Baru.

Usai lembaga Pancasila lama tiada, Presiden ke-7 Joko Widodo membentuk UKP-PIP (Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila) pada 2017, yang kemudian dikembangkan melalui BPIP (Badan Ideologi Pancasila) via Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018.

Saya melihat, adanya BPIP itu penting. Menilik filsuf Indonesia Prof. Amin Abdullah, beliau melihat Pancasila bukan lagi bersifat indoktrinasi. Tapi bagaimana melihat dari sisi rasionalitasnya. Kita perlu menghayati, dan mengamalkan.

Nah, dari sisi pengamalan Pancasila, perlu diterjemahkan secara sederhana. Misalnya, bagaimana pejabat negara itu menjelaskan kepada masyarakat bahwa perencanaan pembangunan itu bagian dari pengamalan Pancasila. Sila ke berapa?

READ Jiva Svastha Nusantara Dorong Akses Air Minum Aman di Jakarta

Selanjutnya, gurita kasus korupsi itu bertentangan dengan sila ke berapa? Sungguh hebat, jika hal-hal itu ditanamkan ke anak-anak sejak Sekolah Dasar (SD). Pancasila harus mudah dicerna. Semudah pemahaman bahwa orang tua menafkahi anaknya itu bagian dari pengamalan Pancasila. Jadi, Pancasila itu menjadi aktual.

Pengamalan nilai Pancasila ini harus ada yang fokus mengurusi, dilembagakan. Ini penting, kalau tidak ada yang mengurus, bagaimana masa depan bangsa ini? Bahkan, ketika saya 11 tahun mengabdi untuk pendidikan di Sorong, Papua, ada 4 pilar yang selalu diajarkan kepada mahasiswa.

Pertama, keislaman. Karena tempat saya mengajar ini Institut Agama Islam Negeri. Kedua, ke-Indonesiaan. Ini berkaitan bagaimana keislaman itu membaikkan Indonesia. Indonesia yang tumbuh dan menerima Islam sebagai salah satu agama. Bukan mengislamkan Indonesia.

Ketiga adalah kepemimpinan. Yang penting dimiliki pemimpin itu bukan kecerdasan, melainkan leadership. Keempat, kepapuaan. Papua itu, hasil pembangunannya tidak sama dengan daerah-daerah lain.

Tidak mudah memang tugas BPIP dalam menjalani tugas membumikan nilai-nilai Pancasila. Badan itu tidak bisa berdiri sendiri. Ini tanggung jawab besar, sampai lintas generasi. Jadi, harus dinamis. Terlebih, kita memiliki semangat bersama meraih Indonesia Emas 2045.