Jakarta, Propertyandthecity.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi krisis hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menegaskan, perhatian besar terhadap sektor perumahan menjadi bagian dari paradigma ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Tito, Presiden menempatkan kebutuhan dasar rakyat, sandang, pangan, dan papan, sebagai prioritas utama dalam arah kebijakan pembangunan nasional.
“Beliau sangat memegang paradigma ekonomi kerakyatan. Jadi, semua yang ‘berbau’ untuk mendukung rakyat kecil itu menjadi prioritas,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/10/2025).
Sinergi Lintas Kementerian Dorong Program 3 Juta Rumah
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Sosialisasi Kredit Program Perumahan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut).
Ia mengakui masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tak layak. Karena itu, Presiden Prabowo mencanangkan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah per tahun yang dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait.
Program ini tidak hanya fokus menyediakan hunian layak, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem ekonomi baru. Mulai dari industri bahan bangunan, pembiayaan perbankan, hingga sektor jasa keuangan.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Tito menekankan pentingnya sinergi antara pengembang, perbankan, dan pemerintah daerah dalam memperluas akses pembiayaan dan mempercepat pembangunan rumah bagi MBR.
Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah mendorong pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU), yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memberikan insentif.
“Dengan kewenangan saya sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, ini (SKB) menjadi dasar bagi daerah,” jelas Tito.
Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga rendah untuk membangun atau merenovasi rumah. Kombinasi insentif dan skema pembiayaan ini diharapkan menurunkan biaya pembangunan secara signifikan.
Dampak Ekonomi: Tambah 2% Pertumbuhan Nasional
Tito optimistis, kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional.
“Itu artinya akan membuat ekonomi bangkit dan kemudian rakyat akan lebih sejahtera, pengangguran akan berkurang, lapangan pekerjaan akan lebih banyak,” kata Tito.
Ia menyebutkan, bila target tiga juta rumah per tahun tercapai, maka kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai tambahan 2%.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengapresiasi pemerintah daerah yang aktif menerbitkan izin PBG bagi MBR. Provinsi Sumatera Utara tercatat di posisi ketujuh secara nasional dengan 7.096 unit rumah yang telah mendapatkan izin.
Secara khusus, Tito memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas penerbitan PBG yang mendukung pembangunan 4.007 unit rumah bagi MBR.
“Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada ini (Pemkab Deli Serdang) mengeluarkan PBG 50 dan berdampaknya 4.007 (unit rumah bagi MBR terbangun), itu adalah Deli Serdang,” tegasnya.
Selain mendukung perumahan rakyat, Tito juga menyoroti pentingnya kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) di setiap daerah. Sistem pelayanan terpadu ini dinilai mampu mempercepat proses penerbitan izin, termasuk PBG, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi birokrasi.
Artikel ini Disadur Dari Berita : https://propertyandthecity.com/tito-karnavian-sebut-prabowo-jadikan-program-3-juta-rumah-pilar-ekonomi-kerakyatan/
