RM.id Rakyat Merdeka – Wacana kenaikan tarif Transjakarta mencuat lagi setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk DKI Jakarta dipotong hingga Rp 15 triliun.
Rencana itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dengan pihak eksekutif pada Selasa (7/10), membahas efektivitas skema Public Service Obligation (PSO) atau subsidi layanan publik di sektor transportasi.
Dalam forum tersebut, tarif Transjakarta dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Sejak diberlakukan pada 2005 atau dua dekade lalu, tarifnya belum pernah berubah. Pengguna hanya membayar Rp 2.000 pada pukul 05.00–07.00 WIB dan Rp 3.500 pada pukul 07.00–22.00 WIB.
Baca juga : Tunda Tarik Pajak, Stop Kenaikan Cukai Rokok: Purbaya Makin Harum
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa, mengatakan kajian komprehensif diperlukan sebelum memutuskan kenaikan tarif.
Menurutnya, keputusan ini tak bisa diambil terburu-buru, apalagi di tengah meningkatnya tekanan sosial dari masyarakat.
“Untuk mengurangi besaran subsidi,” kata Andri di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Baca juga : 140 Polisi Indonesia Diterjunkan Dalam Misi PBB Di Afrika Tengah
Ia menjelaskan, beban subsidi yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui skema PSO semakin besar tiap tahun. Kondisi itu diperparah oleh pemotongan DBH yang mencapai Rp 15 triliun dari pemerintah pusat.
Akibatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang semula Rp 95 triliun turun menjadi Rp 79 triliun. Penurunan ini otomatis memengaruhi pembiayaan layanan publik, termasuk transportasi.
“Supaya tidak mengganggu pelayanan, perluasan rute dan target zero carbon yang harus tuntas, seluruh transportasi menggunakan tenaga listrik pada 2030,” ujarnya.
Baca juga : Chico Hakim: Jika Ada Temuan Baru, Maka Akan Ada Evaluasi
Menurutnya, target besar tersebut membutuhkan dukungan dana signifikan. Ia menegaskan, ketergantungan penuh pada PSO tidak bisa menjadi solusi jangka panjang.
Andri menegaskan, wacana kenaikan tarif bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk menekan besaran subsidi sekaligus meningkatkan mutu layanan Transjakarta.
“Tapi kalau tarif naik lalu mengganggu pelayanan, dari standar pelayanan minimum dan aspek lainnya, kami pasti minta yang terbaik. Yang penting bisa dijangkau dan lebih murah dari transportasi apapun,” tandasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
