RM.id Rakyat Merdeka – Industri nikel nasional bersepakat untuk membentuk standar nasional maupun internasional dalam aspek produksi, lingkungan, dan sosial.
Standar ini diharapkan dapat segera terwujud guna merespons kampanye negatif yang kerap dilancarkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghentikan kebijakan hilirisasi mineral yang tengah dijalankan pemerintah.
Standarisasi tersebut akan dirancang serupa dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di industri kelapa sawit, atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di sektor kehutanan.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk forum diskusi yang melibatkan 30 negara produsen mineral untuk merumuskan standar Environmental, Social, and Governance (ESG) bagi industri mineral global.
“Mereka akan datang ke Indonesia pada awal bulan depan. Kita akan berdiskusi mengenai ESG, dan kami juga meminta bantuan dari pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk mengundang seluruh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara-negara produsen mineral, tidak hanya nikel. Ini mirip dengan pendekatan industri sawit dahulu. Jadi, kita akan bentuk seperti RSPO, ISPO, atau SVLK untuk kayu,” ujarnya.
Baca juga : Wamen Faisol Riza: Industri Kopi Nasional Naik Kelas, Siap Kuasai Pasar Global
Menurut Meidy, forum ESG tersebut bertujuan menghasilkan kesepakatan bersama antara negara-negara produsen mineral dan pasar global untuk membuat sertifikasi standar.
“Indonesia memiliki 27 mineral kritis dan 22 mineral strategis yang harus kita kelola dengan baik agar tidak menjadi sasaran kampanye negatif seperti yang dialami sektor nikel,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Kajian Mineral Strategis, Mineral Kritis, dan Hilirisasi Mineral dari Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Muhammad Toha, menyatakan bahwa isu ESG sering dijadikan alat oleh pihak-pihak tertentu untuk menekan Indonesia agar menghentikan hilirisasi mineral.
“Kami tidak menolak adanya perbaikan agar industri ini lebih ramah lingkungan. Justru arahnya memang ke sana. Oleh karena itu, Perhapi bersama APNI juga sedang menyusun standarisasi untuk industri mineral,” kata Toha kepada media, Selasa (20/5).
Toha menegaskan, pelaku industri nikel memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk memastikan kegiatan penambangan dan pengolahan nikel memiliki tanggung jawab lingkungan dan sosial yang kuat.
Baca juga : Perbaiki Tata Kelola Geopark Danau Toba
Hal ini penting agar industri lebih terstruktur dan berkelanjutan.
“Tetapi jangan sampai isu lingkungan dijadikan agenda tersembunyi untuk menghambat hilirisasi. Sering kali ESG digunakan sebagai senjata untuk membatasi negara-negara berkembang menuju industrialisasi,” imbuhnya.
Dia menilai, kampanye negatif terhadap kebijakan hilirisasi mineral mulai muncul ketika pada 2015 Indonesia mengubah lanskap industrinya, dari eksportir bahan mentah (bijih nikel) menjadi eksportir produk bernilai tambah.
Toha menegaskan, Indonesia tidak boleh mundur dari kebijakan hilirisasi, meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
Pasalnya, kebijakan ini harus bersifat terpusat dan terintegrasi antar-kementerian.
Baca juga : Hamas Bebaskan Sandera Amerika
Manfaat dari hilirisasi sangat besar, mulai dari peningkatan penerimaan negara hingga penciptaan lapangan kerja.
Ketua Umum Lingkar Nusantara (LISAN) Hendarsam Marantoko turut menyatakan keprihatinannya terhadap meningkatnya tekanan dari negara-negara Barat terhadap investasi di sektor nikel.
Dia menyoroti bagaimana media internasional dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) global sering kali menyebarkan narasi negatif terkait praktik pertambangan dan pemurnian nikel di Indonesia.
“Belakangan ini kita menyaksikan bagaimana tekanan Barat sangat keras terhadap kaidah pertambangan yang dijalankan perusahaan-perusahaan yang justru mendukung agenda hilirisasi nasional. Padahal, banyak perusahaan yang secara sukarela menjalani audit berstandar internasional dalam hal keberlanjutan,” ujar Hendarsam.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
