Tanah Negara Dinilai Jadi Solusi Tekan Harga Rumah Rakyat, Bisa Turun Sampai 50%

Jakarta, propertyandthecity.com – Harga rumah bagi masyarakat bisa ditekan hingga setengahnya jika dibangun di atas tanah negara. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, yang menegaskan pemanfaatan aset negara dapat menjadi solusi untuk menghadirkan hunian layak sekaligus terjangkau, Fahri bahkan menyebut harganya dapat turun hingga 50 persen dibanding rumah komersial.

Awalnya, kata Fahri, ide tersebut berasal dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar pembangunan rumah rakyat dan rumah subsidi dilakukan di atas tanah milik negara, bukan lahan pengusaha.

“Saya ingat betul waktu pengarahan pertama dari Presiden ‘Fahri kamu nggak bisa bangun rumah rakyat di atas tanah pengusaha, kamu hanya bisa bangun rumah rakyat di atas tanah negara’ itu ide awalnya,” kata Fahri dalam acara Konferensi Pers The HUD Institute dalam rangka memperingati Hapernas 2025 dan Penandatanganan Nota Kesepahaman serta Gelar Wicara Pembangunan Perumahan dan Perkotaan yang Berkelanjutan di Intro Jazz Bistro, BSD, Tangerang Selatan, Senin (25/8/2025).

Menurut Fahri, harga rumah bisa turun hingga 50 persen jika dibangun di atas tanah negara, sebab pengembang hanya menanggung biaya konstruksi. Ia mencontohkan praktik House Development Board (HDB) di Singapura, di mana pemerintah menyediakan lahan bagi pengembang untuk membangun rumah murah yang kemudian disewakan kepada masyarakat.

“Kalau sudah kayak gitu Pak, tanah itu, harga rumah tinggal 50 persen. Bapak-bapak pasti mengerti ternyata bikin rumah kalau sekadar konstruksi itu nggak mahal,” ujarnya.

Selain pemanfaatan tanah negara, Fahri juga menekankan pentingnya penguatan basis data dan pembentukan lembaga off-taker untuk menjamin ketersediaan sekaligus distribusi rumah rakyat.

Menurutnya, kedua instrumen tersebut lebih krusial daripada sekadar skema pembiayaan.

“Sebenarnya kalau kita bagi itu cuma 2 Pak masalah, di sisi supply itu adalah tanah. Masalah di sisi demand yang paling penting adalah data dan off taker. Kalau pembiayaan saya nggak terlalu khawatir karena begitu ada off takernya dan itu dipegang oleh pemerintah, pasti pemerintah yang memikirkan pembiayaannya,” ungkap Fahri.