Jakarta, propertyandthecity.com — Isu kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga Rp3 juta per hari ramai diperbincangkan publik dan media sosial. Namun, pimpinan DPR RI menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji, melainkan penyesuaian fasilitas rumah jabatan yang kini diganti dengan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan.
Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan bahwa kebijakan ini berlaku khusus untuk anggota DPR periode 2024–2029. Menurutnya, tunjangan tersebut diberikan agar anggota dewan—terutama yang baru menjabat—dapat memiliki tempat tinggal representatif di Jakarta.
“Enggak ada kenaikan gaji. Hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah,” tegas Puan di Gedung Nusantara, Jakarta, (19/05/2025).
Baca Juga: Sinar Mas Land Raih Dua Penghargaan di Hubexo Asia Awards 2025
Rincian Kompensasi
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menambahkan bahwa gaji pokok anggota dewan tetap mengacu pada PP No. 76 Tahun 2000 dan Surat Edaran Setjen DPR No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010. Besarannya jauh di bawah Rp100 juta per bulan.
Menurut Indra, yang membuat jumlah penerimaan terlihat besar adalah tambahan tunjangan rumah sekitar Rp50 juta per bulan. “Kalau tunjangan perumahan itu beda dengan gaji,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir merinci bahwa gaji anggota DPR terdiri dari gaji pokok sekitar Rp7 juta, tunjangan BBM Rp7 juta, tunjangan beras Rp12 juta, serta tunjangan lain hingga total bersih hampir Rp70 juta per bulan.
“Gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik. Kenaikan hanya pada tunjangan yang menyesuaikan dengan harga kebutuhan saat ini,” kata Adies di Gedung Nusantara.
Reaksi Publik
Meski klarifikasi sudah diberikan, isu gaji DPR tetap menuai sorotan. Kritik semakin tajam setelah beredar video sejumlah anggota DPR berjoget usai sidang tahunan MPR RI. Warganet menilai sikap tersebut tidak peka terhadap kondisi masyarakat, sementara perdebatan soal tunjangan Rp 50 juta dianggap mencerminkan ketimpangan dengan realitas ekonomi publik. (*)
Artikel ini Disadur Dari Berita : https://propertyandthecity.com/polemik-gaji-dpr-tak-ada-kenaikan-hanya-tunjangan-rumah-rp50-juta/
