RM.id Rakyat Merdeka – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) memperkuat rantai pasok pangan lokal. Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup hanya diukur dari banyaknya dapur dan menu sehat yang tersaji. Program ini baru disebut sukses jika bahan pangannya berasal dari petani dan pelaku usaha daerah sendiri.
Hal itu disampaikan Rachmat Pambudy usai meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Preneur Yayasan Prokids Anak Indonesia Sawojajar di Malang, Jawa Timur, Minggu (26/10/2025). Acara peresmian ini dihadiri Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Soni Kuncoro.
Dalam sambutannya, Rachmat menjelaskan, program MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan. Program ini dirancang untuk menggerakkan perekonomian lokal. Karena itu, ekosistem pangan harus terhubung dari petani hingga dapur produksi. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Rencana pembangunan gizi harus dirasakan masyarakat. Ekosistem makan bergizi ini menciptakan sistem pangan yang berkeadilan dari hulu sampai hilir,” kata Rachmat.
Baca juga : Kementerian PPPA Dorong Kampus Jadi Ruang Aman
Rachmat menerangkan, Pemerintah ingin uang dari pusat berputar di daerah lewat hasil pertanian. Dari situ semangat kemandirian pangan tumbuh. Petani dan UMKM ikut hidup, warga pun ikut makan sehat.
Menurutnya, Malang memiliki potensi besar. Bahkan bisa menjadi contoh nasional penerapan konsep makan bergizi terpadu. Hasil peninjauan lapangan akan dijadikan acuan untuk daerah lain, dari Aceh sampai Papua.
“Model Prokids Sawojajar ini bisa jadi inspirasi. Dari sini bisa lahir kemandirian pangan di tingkat kota,” tambah Rachmat.
Guru Besar IPB ini menegaskan, pelaksanaan MBG berada di bawah pengawasan langsung Presiden. Artinya, program ini bukan proyek jangka pendek, tapi bagian dari strategi nasional membangun bangsa sehat dan mandiri.
Baca juga : KDM: TKD Boleh Dikurangi Kalau Kinerja Kami Buruk
Menurutnya, rantai pasok harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh. Mulai dari produksi bahan baku, dapur pengolahan, hingga ke penerima manfaat. Semua pihak, dari Bappenas sampai daerah, wajib memastikan tidak ada celah yang membuat pangan bergizi justru tergantung impor.
Soni Kuncoro menambahkan, bahan pangan adalah bagian terpenting program MBG. Jika rantai pasok tak kuat, program MBG bisa macet di tengah jalan. Jadi, jangan sampai ketika jumlah dapur bertambah, malah kelabakan kesulitan mencari pasokan bahan pangan.
“Kalau Malang bisa penuhi sendiri kebutuhan pangannya, uang dari pusat tak lari ke daerah lain,” ucap Soni.
Saat ini, Malang sudah punya 25 dapur SPPG. Targetnya bisa 83 titik. Soni berharap, pasokan bahan pangan seperti kangkung, pakcoy, ikan, telur, dan bahan lain berasal dari petani serta pelaku usaha lokal. Dengan begitu, dana pusat yang digelontorkan untuk MBG tetap berputar di daerah.
Baca juga : Apresiasi Keputusan Presiden, Gemira Gerindra Sambut Baik Direktorat Pesantren
Konsep ini kemudian dikembangkan jadi MBG Preneur, pendekatan kewirausahaan di sektor pangan bergizi. Melalui konsep itu, BGN ingin daerah tak cuma berpikir soal dapur, tapi juga ekosistem ekonomi di baliknya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
