RM.id Rakyat Merdeka – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menepis isu adanya moratorium pembangunan IKN. Sebaliknya, kata Basuki, pembangunan IKN justru dipercepat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Dari Istana disampaikan bahwa tidak akan ada moratorium,” tegas Basuki dalam keterangan tertulis, Senin (4/8/2025).
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini mengungkapkan, Presiden Prabowo menargetkan, pembangunan infrastruktur pemerintahan, khususnya gedung-gedung Yudikatif dan Legislatif, rampung dalam waktu tiga tahun.
“IKN itu proyek prioritas nasional yang memiliki dasar hukum dan dukungan anggaran yang kuat,” katanya, mengingatkan.
Basuki menambahkan, saat ini pembangunan difokuskan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Khususnya di zona KIPP 1A yang mencakup pembangunan Istana Negara dan kawasan perkantoran legislatif dan yudikatif.
Baca juga : Tanggapi Isu Munaslub Golkar, Bahlil: Nggak Benar
“Pembangunan jalan di KIPP 1B juga sudah dimulai karena di sana terdapat beberapa investasi swasta yang mulai masuk,” ujar Basuki.
Sementara, Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto menambahkan, proses pemindahan aparatur sipil negara (ASN) sudah dimulai secara bertahap. Berdasarkan arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), sebanyak 16 kementerian/lembaga telah ditetapkan untuk gelombang relokasi awal dengan total sekitar 3.500 ASN.
Menurut dia, saat ini sudah ada sekitar 1.200 ASN yang menempati fasilitas di IKN, ditambah sekitar 5.000 pekerja konstruksi. “Jumlah ini akan terus bertambah seiring mulai berjalannya fungsi pemerintahan dan ekonomi di kawasan ini,” ujar Bimo.
Menurutnya, kehadiran ribuan orang di IKN setiap hari, termasuk wisatawan lokal dan tamu pemerintahan, menjadi indikator penting yang mendorong minat investor. “Dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas yang tinggi, kami yakin pengelolaan kawasan di IKN bisa meniru model bisnis di SCBD Jakarta melalui kerja sama yang saling menguntungkan,” tambahnya.
Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Sudiro Roi Santoso menyinggung pentingnya pembangunan ekosistem kota yang utuh. Ia menekankan, IKN tidak boleh menjadi kota administratif semata, melainkan harus menjadi kota yang hidup dan nyaman ditinggali.
Baca juga : Tahun Depan, Pendapatan ASN Bisa Alami Penurunan
“Yang kami butuhkan agar ekosistem kota ini bisa berjalan adalah keramaian, fasilitas publik, dan tempat-tempat lifestyle seperti sarana olahraga. Jadi bukan sekadar memindahkan orang dari Jakarta, tapi menciptakan atmosfer kehidupan yang menarik agar orang mau tinggal lama di sini,” tutur Roi.
Pemenang sayembara desain IKN, Sibarani Sofian mengatakan, pembangunan IKN menunjukkan kemajuan yang mengesankan. Dalam waktu kurang dari lima tahun, kata dia, kawasan ini telah mencatat pencapaian signifikan, bahkan melampaui banyak ibu kota besar dunia yang dibangun selama puluhan tahun.
“Kalau kita bandingkan dengan Rio de Janeiro di Brazil, Canberra di Australia, bahkan Roma, IKN ini paling cepat kemajuannya. Baru dua tahun sudah jadi seperti ini,” kata Sibarani saat berkunjung ke lokasi pembangunan IKN, Minggu (3/8/2025).
Sibarani menekankan, membangun sebuah kota bukan hanya soal kecepatan. Lebih penting dari itu adalah konsistensi, visi jangka panjang, dan keterlibatan seluruh elemen bangsa. “Yang kami desain bukan hanya gedung dan jalan. Kami membangun manusia Indonesia untuk masa depan, menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Sibarani.
Lalu, kapan ibu kota akan dipindahkan dari Jakarta ke IKN? Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah masih menunggu kesiapan infrastruktur sebagai syarat utama sebelum Presiden menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota.
Baca juga : Rampas 2 Aset, Jaksa Tuntut Fandy Lingga 5 Tahun Penjara
Menurut Prasetyo, Keppres akan ditandatangani setelah sarana-prasarana pemerintahan di IKN rampung, meliputi bangunan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah berharap seluruh sarpras pemerintahan bisa selesai dalam waktu tiga tahun ke depan.
“Itu adalah syarat mutlak sebelum Keppres diteken dan pemindahan resmi diumumkan,” ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (25/7/2025). [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
