Status Bencana Nasional Banyak Syaratnya

RM.id Rakyat Merdeka – Pemerintah Pusat belum menetapkan bencana banjir dan longsor yang menerjang Sumatera Utara-Sumatera Barat-Aceh sebagai bencana nasional. Meski berbagai fasilitas di tiga provinsi itu, porak-poranda dan korban jiwa mencapai ratusan, Pemerintah memilih tetap menggunakan mekanisme tanggap darurat daerah.

Desakan agar musibah yang terjadi di Sumut-Sumbar-Aceh menjadi bencana nasional masih menggema di dunia nyata maupun dunia maya. Usulan itu disuarakan karena dahsyatnya dampak bencana yang melanda 3 provinsi tersebut.

Mulai dari korban jiwa yang meninggal maupun hilang, hingga infrastruktur yang rusak parah. Ditambah lagi, evakuasi korban yang belum maksimal karena akses jalannya yang terputus. Dengan menaikkan statusnya menjadi bencana nasional, diharapkan penanganan tanggap bencana menjadi lebih maksimal. Pemerintah bisa lebih fokus dan maksimal dalam membantu para korban bencana.

Namun, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menilai, penanganan bencana banjir dan longsor di tiga wilayah di Sumatera masih masuk kategori bencana daerah tingkat provinsi. Meski kesan di media sosial tampak mencekam, ia menyebut kondisi di lapangan sudah lebih terkendali.

“Status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan Covid-19 dan Tsunami Aceh 2004,” ucap Suharyanto, Minggu (30/11/2025).

Ia menambahkan, beberapa bencana besar pun tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Mulai dari Gempa Yogyakarta, Gempa Padang, Gempa Palu, Gempa Nusa Tenggara Barat (NTB), maupun Gempa Cianjur.

Menurutnya, salah satu indikator penting adalah skala korban dan kemampuan daerah. Untuk Sumatera bagian utara saat ini, ambang penetapan belum terpenuhi.

READ SIM Keliling Tangsel Senin 30 Juni, Cek Disini Lokasinya

Pandangan serupa disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Abdul Muhaimin Iskandar. Ia meminta semua pihak menunggu proses kajian resmi.

“Kita tunggu. Nanti yang menentukan adalah lembaga semacam BNPB dan kementerian di bawah koordinasi Kemenko PMK,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memastikan, meski belum berstatus bencana nasional, Pemerintah Pusat terus memantau perkembangan di lapangan sebagai dasar pertimbangan. Bantuan nasional juga akan digelontorkan tanpa menunggu statusnya naik jadi bencana nasional.
Selanjutnya