Jakarta, propertyandthecity.com — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat serapan anggaran mencapai Rp3,66 triliun atau 77,65 persen dari total pagu efektif Rp4,72 triliun hingga 18 November 2025. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menargetkan realisasi anggaran menutup tahun pada level 97,26 persen.
“Kami bekerja keras agar seluruh program fisik dan kegiatan prioritas bisa selesai tahun ini,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, (20/11/2025).
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi pendorong utama dengan serapan 94,48 persen atau Rp964,35 miliar dari total pagu Rp1,02 triliun. Program ini mencakup pembangunan 45.073 unit rumah swadaya dan menjadi instrumen penting dalam perbaikan rumah tidak layak huni di berbagai daerah.
Kinerja positif juga terlihat pada pembangunan rumah susun dengan realisasi Rp1,93 triliun atau 77,26 persen dari target 2.270 unit. Sementara rumah khusus di wilayah terdampak bencana mencapai 79,85 persen atau Rp183,48 miliar untuk 476 unit.
Di luar hunian, progres signifikan terjadi pada penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), penanganan kawasan kumuh, hingga pembangunan fasilitas sanitasi. Seluruh program kini berada di tahap pembangunan fisik.
“Kami tidak hanya membangun rumah, tetapi juga kawasan hunian yang layak, bersih, dan sehat. Rumah layak adalah fondasi kehidupan keluarga yang kuat dan produktif,” ucap Ara.
Hingga pertengahan November, seluruh direktorat jenderal di Kementerian PKP menunjukkan peningkatan serapan, dengan proyeksi penyerapan total tahun 2025 mencapai Rp4,58 triliun atau 97,26 persen. Pemerintah menilai capaian ini mencerminkan efisiensi pelaksanaan program dan keberpihakan pada masyarakat berpenghasilan rendah. (*)
Baca Juga: Program Renovasi Rumah Dinilai Lambat, DPR Minta Proses Dipermudah dan Cepat
Artikel ini Disadur Dari Berita : https://propertyandthecity.com/serapan-anggaran-kementerian-pkp-tembus-77-persen-bsps-jadi-pendorong-utama/
