Ruang Kerja Seluas Ini, Rumah Rakyat Ukurannya Berapa?

Jakarta, propertyandthecity.com – Suasana kunjungan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ke Kantor Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Selasa (14/10/2025), sempat diwarnai momen menarik. Purbaya melontarkan sindiran jenaka kepada Ara terkait perbandingan antara kemewahan ruang kerja pejabat dan ukuran hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Lihat ruang kerja Anda, ya? Wah ruang kerja sebesar ini, Anda kasih apartemen ukuran berapa? Enggak adil dia, ruangannya segede gini,” ungkap Purbaya seraya berkelakar.

Ara menanggapi santai dan menjelaskan ruangannya difungsikan untuk berbagai kebutuhan.

“Ini diset sebagai ruang kerja, ruang rapat, sekaligus ruang aspirasi ini, ratusan orang [datang] kemari,” jawab Ara.

Sindiran itu muncul ketika Purbaya menyoroti kontras antara ruang kerja Ara yang luas dan megah dengan rumah subsidi bagi rakyat kecil yang rata-rata berukuran 36 meter persegi.

Ruang kerja Ara di lantai 21 Wisma Mandiri 2 memang terbilang mewah. Nuansa klasik terasa kuat melalui lantai kayu parket solid, sofa biru toska dengan ukiran kayu khas Jepara, serta meja kaca tebal yang memperkuat kesan elegan. Area pertemuan pun dihiasi furnitur kayu bernuansa earth tone, lengkap dengan dokumentasi foto berukuran besar menampilkan Ara bersama Presiden Prabowo Subianto, para menteri Kabinet Merah Putih, dan pimpinan asosiasi pengembang.

Menanggapi candaan tersebut, Ara menegaskan komitmennya untuk menghadirkan terobosan dalam program perumahan rakyat. Purbaya pun sepakat, dengan menekankan standar hunian untuk MBR harus lebih manusiawi dan tidak memaksa rakyat tinggal di ruang sempit.

“Saya pikir paling manusiawilah,” kata Purbaya sambil menegaskan, luas hunian yang ada saat ini, yaitu 36 meter persegi untuk rumah tapak dan 45 meter persegi untuk apartemen, perlu direvisi.

Sementara itu, Ara menjelaskan, program perumahan subsidi kini dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan beragam profesi, mulai dari guru, dosen, perawat, hingga pegawai restoran.

“Prinsip utamanya adalah rumah dan tempat tinggal jangan jauh, jadi mereka dekat ke kantor, dekat rumahnya,” cetus Ara.

Belum diketahui secara pasti tujuan kedatangan Purbaya ke Kantor Kementerian PPKP. Namun, sebelumnya Menkeu sempat menyinggung rencana untuk menarik kembali anggaran program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) apabila realisasinya tidak berjalan optimal sepanjang tahun ini.

Purbaya menjelaskan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Tapi saya yakin Menteri Perumahan akan mempercepat semuanya [penyerapan anggaran], karena mereka tahu kalau uangnya nggak terpakai, saya akan ambil. Saya akan sebarkan ke program-program yang lebih siap,” ujar Purbaya saat ditemui di Cileungsi, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).

Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga agar dapat memanfaatkan pagu anggaran secara maksimal.

“Sehingga dampak ekonomi dari uang yang ada itu lebih besar daripada kalau uangnya nongkrong,” jelasnya.