Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yangkerap disusupi kepentingan pribadi maupun transaksi anggaran yang menyimpang dari prinsip akuntabilitas.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, KPK menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi bersama Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025, yang digelar secara hybrid, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis …
Source link
