RM.id Rakyat Merdeka – Maruarar Sirait akan menertibkan praktik rentenir dan tengkulak yang selama ini menjerat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pembiayaan rumah mikro yang mudah, cepat dan terjangkau.
Sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Ara, sapaan Maruarar Sirait ini menyatakan, tekadnya untuk melawan praktik rentenir dan tengkulak yang selama ini membelenggu masyarakat miskin, khususnya di sektor perumahan.
“Negara harus bisa mengalahkan rentenir dan tengkulak,” tegas Ara usai rapat koordinasi bersama Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo dan Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi, di Jakarta, Senin (28/7/2025).
Baca juga : PKP & Colliers Bahas Strategi Penguatan Perumahan Nasional
Menurutnya, pemerintah tidak boleh tinggal diam menghadapi maraknya pinjaman ilegal yang sering kali menjebak masyarakat ke dalam utang berkepanjangan.
“Kita harus hadirkan produk pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan murah. Hanya dengan cara itu kita bisa mengalahkan peran rentenir dan tengkulak di lapangan,” ujarnya.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Dirjen Perumahan Perdesaan Imran ini, Ara menekankan pentingnya sinergi antar lembaga pembiayaan negara untuk mempercepat akses perumahan bagi MBR.
Baca juga : REI Apresiasi Kebijakan Presiden Prabowo Di Sektor Perumahan
Salah satu inisiatif yang tengah didorong adalah program Pembiayaan Mikro Perumahan, yang dirancang sebagai alternatif pembiayaan sehat dan terjangkau, terutama bagi warga di daerah yang selama ini hanya mengenal pinjaman dari rentenir atau “bank emok”.
“Di Subang, kami dorong warga agar memanfaatkan pembiayaan home dari pada harus terjebak pinjaman rentenir, ” ungkapnya.
Lewat program ini, masyarakat tidak hanya dapat merenovasi rumah agar layak huni, tetapi juga bisa memanfaatkannya sebagai tempat usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Baca juga : PKP Terus Matangkan Program Lahan Lapas Jadi Kawasan Perumahan
Mantan anggota DPR RI ini menyebut, tingginya angka rumah tidak layak huni di berbagai wilayah merupakan akibat dari kemiskinan struktural, yang sekaligus memperparah ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman informal. Oleh karena itu, Ara mendorong agar program pembiayaan mikro ini dijadikan prioritas nasional.
“Kami juga tengah mengusulkan agar program renovasi rumah ini menjadi program unggulan bersama dengan FLPP, ” jelasnya.
Anak buah Presiden Prabowo ini pun menyerukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, agar program ini dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil, serta menjadi langkah nyata negara dalam melindungi warganya dari jeratan ekonomi tidak sehat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
