RM.id Rakyat Merdeka – Untuk pertama kalinya, Provinsi Papua berhasil masuk dalam nominasi penghargaan TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) Award 2025 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri yang baru sehari dilantik, hadir langsung dalam Rapat Koordinasi Nasional TPAKD (Rakornas TPAKD) 2025 di Jakarta.
Gubernur didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua serta Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua.
Kegiatan yang diinisiasi OJK RI ini dihadiri oleh Ketua dan jajaran OJK RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pariwisata, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Kabareskrim Polri, Dewan Gubernur Bank Indonesia, serta 14 gubernur dan 232 bupati/wali kota dari seluruh Indonesia.
Rakornas TPAKD 2025 mengusung semangat kolaborasi dalam memperluas akses keuangan di daerah, memperkuat inklusi keuangan masyarakat, serta membahas penyusunan Roadmap TPAKD 2026–2030 sebagai panduan strategis pengembangan akses keuangan berkelanjutan.
Baca juga : PT Pertamina EP Raih Enam CSR Dan PDB Award 2025
Pada kesempatan tersebut, OJK juga memberikan TPAKD Award 2025 kepada 15 daerah penerima penghargaan, sekaligus meluncurkan Roadmap TPAKD 2025–2029 sebagai arah kebijakan baru untuk mendukung pencapaian program strategis nasional Asta Cita.
Gubernur Papua Matius Fakhiri menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan Papua masuk dalam 10 besar nominasi TPAKD Award 2025.
Menurutnya, capaian ini menjadi langkah awal penting dalam memperkuat ekosistem keuangan inklusif di Tanah Papua.
“Masuknya Papua untuk pertama kalinya dalam nominasi TPAKD Award menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor,” tuturnya.
“Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen memperluas akses keuangan di semua lini agar masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” sambung Gubernur Fakhiri.
Baca juga : Pemain Persib Saling Jadi Lawan Di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Dr. Andri selaku instansi teknis yang mengoordinasikan percepatan TPAKD antar sektor pemerintah dan industri keuangan, memaparkan perkembangan positif sektor keuangan di Papua, terutama pasca pemekaran daerah otonomi baru (DOB).
Menurut Andri, aktivitas industri jasa keuangan di Papua mengalami peningkatan signifikan. Hingga tahun 2024, di Provinsi Papua telah beroperasi 16 Bank Umum Konvensional dan Syariah, 6 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional dan Syariah, dan 3 Perusahaan Efek.
Lalu, 9 Agen Penjual Efek Reksadana (APERD), 12 Perusahaan Pembiayaan, 10 Asuransi Jiwa, 15 Asuransi Umum, 1 Pegadaian, 1 Perusahaan Modal Ventura, 2 Perusahaan Penjaminan, dan 1 Lembaga Keuangan Mikro.
Data ini menunjukkan bahwa ekosistem industri keuangan di Papua terus berkembang dan semakin beragam.
“Kami akan memperkuat sinergi antara industri keuangan dan pemerintah daerah untuk memastikan akses layanan keuangan menjangkau seluruh masyarakat, hingga ke wilayah paling terpencil,” jelas Andri.
Baca juga : Lewat Sambungan Video Call, Prabowo Dukung Timnas: Do Your Best!
Kehadiran Gubernur Papua dalam Rakornas TPAKD 2025 menjadi bentuk nyata komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam mempercepat akses keuangan di daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui TPAKD, pemerintah akan mengoptimalkan potensi sumber dana untuk memperluas pendanaan produktif, terutama pada sektor prioritas seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan, dalam rangka mendukung terwujudnya Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmoni.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
