RM.id Rakyat Merdeka – Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan tengah membuat proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Program ini bertujuan menyelaraskan pengetahuan sejarah dengan berbagai temuan akademik terbaru.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menjelaskan proses penyusunan buku sejarah Indonesia ini digarap oleh para sejarawan yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Fadli mengungkapkan pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan, 5 Mei 2025.
Dalam menggarap sejarah ini, Fadli menggandeng ratusan sejarawan dari berbagai kampus, dan ahli sejarah lainnya.
Rencananya, sejarah Indonesia ini harus rampung pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan HUT Kemerdekaan ke-80 RI. “Buku ini akan menjadi semacam buku sejarah resmi Indonesia, dan bakal menjadi acuan utama dalam pendidikan sejarah di semua jenjang,” ujar Fadli.
Baca juga : OSO: Pemuda Harus Punya Jiwa Petarung
Buku masih dalam proses pembuatan, tetapi penolakan sudah menguat. Penolakan itu datang dari Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI).
AKSI yang dikomandoi oleh Marzuki Darusman, Senin (19/05/2025) mendatangi Gedung DPR. Mau audiensi dengan Komisi X DPR RI.
Tujuannya menyampaikan penolakan terhadap proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah digarap pemerintah. Mereka menilai proyek tersebut sebagai bentuk rekayasa narasi masa lalu oleh negara.
“Kami dari AKSI dengan ini menyatakan menolak proyek penulisan ‘sejarah resmi’ Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia,” ujar Marzuki saat membacakan manifesto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Baca juga : PJ Bupati-Eks Kadis PUPR Mulai Digadang-gadang
Penulisan ‘sejarah resmi’ negara lewat tangan pemerintah bukan hanya tidak lazim dalam sistem demokrasi, kebijakan tersebut juga berpotensi menghilangkan fakta-fakta sejarah masa lalu khususnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang pernah terjadi di masa lalu.
“Yang paling berbahaya adalah proyek ini bisa digunakan untuk mencuci dosa rezim baik yang berjalan saat ini maupun yang terjadi selama masa Orba dimana pelanggaran HAM berat masif terjadi,” kata Ketua AKSI, Marzuki Darusman.
Penulisan sejarah baru ini tak hanya menimbulkan pro kontra di masyarakat. Di Senayan pun terjadi perbedaan pandangan. Ada yang setuju, ada juga yang menolak.
La Tinro La Tunrung, anggota Komisi X DPR dari Fraksi Gerindra sangat mendukung niat Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan untuk menulis ulang sejarah Indonesia. “Bagus itu,” ungkap La Tinro La Tunrung.
Baca juga : Jangan Ada Pengaburan!
Dia menilai, sejarah Indonesia perlu ada yang diluruskan jika memang ada kesalahan. Dan perlu ditambahkan jika memang ada yang kurang.
Sementara, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Bonnie Triyana mempertanyakan proyek ini. Dia menilai pembuatan buku sejarah Indonesia ini kurang transparan dan terbuka. “Ada peristiwa dan tokoh-tokoh yang luput dari penulisan,” bebernya.
Untuk mengetahui lebih jauh pandangan La Tinro La Tunrung mengenai penulisan ulang sejarah Indonesia. Berikut wawancaranya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
