RM.id Rakyat Merdeka – Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai peran Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih krusial, karena hingga kini masih terdapat aset sitaan yang belum dimonetisasi dan piutang yang belum tertagih
“Satgas BLBI itu punya mandat besar menagih kerugian negara yang nilainya ditetapkan sebesar Rp 110 triliun. Fakta belum semua piutang berhasil dikembalikan bukan alasan untuk dibubarkan, tetapi sebaliknya negara harus menunjukkan power di hadapan para pengemplang BLBI,” ujar Hardjuno di Jakarta, Minggu (21/9/2025).
Ia menegaskan, peran Satgas masih krusial, karena hingga kini masih terdapat aset sitaan yang belum dimonetisasi dan piutang yang belum tertagih. Selain itu, ia menilai kerugian negara tidak hanya berhenti pada pokok, melainkan juga bunga yang terus berjalan sejak krisis 1998.
Baca juga : Zulhas Genjot Pembangunan Lumbung Pangan Di Merauke
“Kalau bunga BLBI dihitung, nilainya bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Itu artinya beban negara jauh lebih besar daripada yang disampaikan pemerintah,” imbuhnya.
Hardjuno juga mengingatkan adanya rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) BLBI yang pernah dibentuk DPD RI, agar pemerintah tidak hanya mengedepankan pendekatan administratif, tetapi juga menindaklanjuti aspek pidana dari kasus BLBI.
“Ini bukan sekadar soal penagihan, tetapi juga penegakan hukum. Jika ada indikasi korupsi atau penyalahgunaan wewenang, harus diproses secara pidana,” tegasnya.
Baca juga : Bansos Beras Untuk 18 Juta Keluarga Dilanjut, Zulhas: Ini Bukti Kehadiran Negara
Ia juga menegaskan, di tengah upaya efisiensi anggaran negara, pemerintah masih harus membayar bunga Obligasi Rekapitalisasi BLBI.
“Puluhan triliun rupiah dibayar setiap tahun hanya untuk bunga obligasi. Ini sangat membebani APBN dan menimbulkan ketidakadilan jika para obligor BLBI dibiarkan lolos begitu saja,” tegasnya.
Terakhir, Hardjuno menekankan, pembentukan Satgas BLBI seharusnya menjadi momentum memperkuat kepercayaan publik pada negara.
Baca juga : Pertamina Jalankan Peran Strategis dalam Pembangunan SDM Indonesia
“Kalau Satgas justru dibubarkan, yang muncul adalah kesan negara kalah oleh para pengemplang. Ini bahaya bagi legitimasi pemerintah sekaligus merusak semangat pemberantasan korupsi,” ujar Hardjuno.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
