RM.id Rakyat Merdeka – Akademisi Administrasi Bisnis dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Ricky Ekaputra Foeh meyakini Pemerintah akan tetap membantu kebutuhan daerah. Hal itu disampaikan Ricky menyusul kebijakan Pemerintah Pusat yang mengalihkan sebagian anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dan efisiensi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Rancangan APBN 2026.
Lagipula, tambah Ricky, Kepala Daerah juga bisa berinovasi dengan cara lain untuk membangun daerahnya.
“Pemda bisa memanfaatkan skema Smart Financing, misalnya melalui kerjasama dengan swasta lewat Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Layanan publik seperti rumah sakit, sekolah, hingga Puskesmas juga bisa lebih efisien dengan model Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” kata Ricky, dalam keterangannya, Rabu (27/8/2025).
Baca juga : Rakornas BAZNAS 2025 Jadi Momentum Perkuat Peran Zakat Dan Asta Cita
Ricky menekankan pentingnya digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan transparansi, menutup kebocoran Pemda, dan mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak dan retribusi.
Ricky menilai, sinergi Pemda dengan program Pusat tetap krusial. Terutama di sektor pendidikan dan kesehatan yang sebagian besar sudah ditangani Pusat. Dengan begitu, daerah bisa fokus pada layanan dasar lain yang langsung menyentuh masyarakat.
“Pengalihan TKD jangan dijadikan alasan turunnya kualitas pelayanan. Justru ini momentum pembuktian bahwa pemda bisa kreatif, inovatif, dan berani melakukan reformasi fiskal,” tegasnya.
Baca juga : Menpora Dorong Anak Muda Jadi Motor Inovasi Sosial
Menurut Ricky, kondisi ini harus dipandang sebagai tantangan sekaligus peluang. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah memang akan tertekan.
Namun, momentum ini bisa melahirkan daerah yang lebih mandiri dan dekat dengan masyarakat. Senada disampaikan Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah. Ia menyebut, pengalihan TKD justru menjadi tantangan bagi daerah untuk berinovasi dalam mengelola fiskal.
“Kami sudah menyiapkan strategi, di antaranya memanfaatkan Silpa melalui deposito perbankan, penempatan pembiayaan di BUMD untuk menambah pendapatan dari bunga dan dividen, serta optimalisasi PAD lewat pajak, retribusi, dan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Semua dilakukan tanpa membebani masyarakat,” jelas Bupati Amar.
Baca juga : Bertemu Pengusaha China, Menteri Ara Bahas Investasi Perumahan
Diketahui, dalam R-APBN 2026, alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp 650 triliun. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, pengurangan ini akan dikompensasi melalui program kementerian/lembaga dengan total anggaran mencapai Rp 1.300 triliun.
“Yang penting tepat sasaran dan memberi dampak ke seluruh daerah,” ujar Tito dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
