Pemerintah Bawa Angin Segar Lewat Tambahan Kuota FLPP

Jakarta, propertyandthecity.com – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan mengusulkan penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit. Langkah ini menjadi kabar baik di tengah tingginya kebutuhan perumahan yang terus meningkat setiap tahun.

“Ada keinginan untuk meningkatkan targetnya, data terakhir kami mendapatkan angkanya naik dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit, sehingga nanti konsekuensi dari FLPP-nya akan kami hitung lagi,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, baru-baru ini.

Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari pengembang perumahan subsidi Pesona Kahuripan. Direktur Utama Pesona Kahuripan, Angga Budi Kusuma, menyampaikan optimismenya terhadap kebijakan tersebut serta progres yang ditunjukkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri Maruarar Sirait.

“Semoga kabar ini menjadi bukti nyata bahwasanya perjuangan daripada Kementerian PKP berikut dengan jajarannya sudah mendekati realisasi akan ditambahkannya kuota FLPP menjadi 350 ribu unit rumah,” kata Angga dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Senin (5/5/2025).

Angga juga menambahkan, perjuangan Kementerian PKP dalam memberikan manfaat nyata bagi MBR yang belum memiliki hunian layak patut diapresiasi.

“Sekali lagi, tentunya ini merupakan kabar baik dan merupakan progres dari perjuangan Menteri PKP yaitu Bapak Maruarar Sirait yang pernah menginformasikan akan berusaha menambahkan kuota FLPP yang semula 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit,” lanjutnya.

Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Indonesia Property Watch. CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, menilai penambahan kuota FLPP merupakan langkah tepat mengingat tingginya permintaan dan fakta bahwa kuota FLPP kerap habis di pertengahan tahun.

“Penambahan kuota FLPP menjadi angin segar bagi pengembang rumah subsidi. Kuota ini sebaiknya sejalan dengan penambahan pasokan, tidak hanya rumah tapak melainkan juga untuk rusunami di perkotaan bagi masyarakat dengan penghasilan sampai Rp14 juta,” ujar Ali.

Dengan naiknya kuota FLPP ini, pemerintah diharapkan bisa memperluas akses terhadap hunian layak dan terjangkau, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti yang lebih merata, termasuk di kawasan urban.