RM.id Rakyat Merdeka –
Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) setahun pemerintahan Prabowo–Gibran mencatat program pemberantasan korupsi dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berhasil oleh masyarakat.
Publik menilai pemerintah semakin memperlihatkan arah kebijakan yang tegas dalam memperkuat supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan. Evaluasi publik terhadap penegakan hukum juga menunjukkan tren positif.
Sebanyak 40,8 persen responden menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik, sedangkan 26,4 persen menilai buruk atau sangat buruk. “Evaluasi publik terhadap penegakan hukum menunjukkan tren positif,” kata Peneliti IPI Bawono Kumoro dalam konferensi pers virtual, Sabtu (8/11/2025).
Baca juga : Tersangkakan Roy Suryo Cs, Kapolda Metro: Murni Hukum
Hasil tersebut sejalan dengan tingkat kepuasan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi yang juga tergolong tinggi. Sebanyak 42,7 persen responden memberikan penilaian baik atau sangat baik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani kasus korupsi.
Meski demikian, sekitar 30 persen responden masih menilai penanganan korupsi buruk hingga sangat buruk, sedangkan 22,5 persen menilai sedang. Data ini menunjukkan publik tetap menaruh harapan besar agar upaya pemberantasan korupsi terus diperkuat secara konsisten.
Untuk diketahui, di bidang hukum, sejumlah kasus korupsi besar berhasil diungkap. Di antaranya kasus korupsi ekspor CPO, tata kelola minyak mentah, kredit Sritex, pengadaan laptop di Kemendikbudristek, kuota haji khusus, serta OTT mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Eemanuel Ebenezer.
Kinerja yang lebih memuaskan ditunjukkan oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejak resmi bergulir pada 6 Januari 2025, program tersebut memperoleh tingkat kepuasan publik sebesar 55,7 persen, dengan rincian 10,9 persen sangat puas dan 44,8 persen cukup puas.
Baca juga : Ledakan di SMA 72 Jakarta, 60 Orang Luka-luka
Sebanyak 33,4 persen responden menyatakan kurang puas. Sedangkan, 5,9 persen tidak puas sama sekali. Sementara sisanya tidak tahu atau enggan menjawab.
Menurut Peneliti Utama IPI Hendro Prasetyo, sebanyak 94 persen masyarakat sudah mengetahui tentang MBG. “Hampir semua orang tahu program ini,” ujarnya.
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga 20 Oktober 2025, jumlah penerima manfaat MBG mencapai 36,77 juta orang. Cakupan program ini meliputi anak usia PAUD, siswa SD hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Selain itu, lebih dari 12.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh Indonesia.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji optimistis penegakan hukum bisa terus ditingkatkan. “Penegakan hukum dapat diperkuat dengan institusionalisasi hukum dan penguatan budaya hukum,” katanya kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (8/11/2025).
Baca juga : Jimly Ketua, Kapolri Dan 3 Mantan Kapolri Anggota
Terkait MBG, Sarmuji menilai program tersebut merupakan langkah mulia dengan manfaat besar bagi masyarakat. Meski masih ada kekurangan, menurutnya hal itu masih bisa disempurnakan dengan memperkuat SOP dan meningkatkan kapasitas pengelola.
Sementara, Politisi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago juga mengapresiasi hasil survei IPI. Menurutnya, penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan KPK telah mendapatkan apresiasi publik yang baik.
“Penegakan hukum yang dilakukan institusi hukum dalam kaitannya dengan good governance patut diapresiasi,” kata Irma kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (8/11/2025).
Namun, ia menekankan perlunya peningkatan penegakan hukum di bidang informasi publik, terutama dalam menangkal hoaks yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
