RM.id Rakyat Merdeka – Dua konfederasi buruh terbesar di Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan dukungannya atas kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memimpin isntansi kepolisian.
Penegasan ini merupakan reaksi atas hoax yang beredar kabar Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (Surpres) berkaitan pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke DPR.
Pun, isu Reformasi Polri sepantasnya tidak menyasar kepada kepemimpinan Kapolri.
“Kami menegaskan bahwa tuntutan reformasi kepolisian seharusnya ditujukan pada perbaikan lembaga, bukan menyerang individu. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap buruh, dan jangan ada pihak manapun yang mencoba menekan hak prerogatif Presiden dalam hal penentuan pimpinan Polri,” tegas Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, di Jakarta, Senin (15/9/2025).
Andi Gani menegaskan, pihaknya berada di garis terdepan dalam menegakkan supremasi sipil di negeri ini. Termasuk, mendukung penuh langkah Polri dalam menangani kasus anarkisme yang terjadi sepanjang demonstrasi pada 25-31 Agustus 2025 di Jakarta dan sejumlah daerah Tanah Air.
“Namun demikian, ruang restorative justice tetap harus dibuka, sebab demokrasi kita wajib dijaga,” katanya.
Baca juga : Kunjungi Masjid Istiqlal, Parlemen Eropa Puji Toleransi Indonesia
Selanjutnya, Andi Gani menegaskan dukungannya terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto untuk memastikan stabilitas nasional dan perlindungan bagi seluruh rakyat.
Menurutnya, pernyataan sikap ini juga akan diikuti oleh KSPSI di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Andi Gani juga memastikan ada pihak-pihak yang menunggangi situasi dengan kepentingan tertentu.
Beberapa tokoh mengatasnamakan rakyat, padahal ujung-ujungnya diarahkan pada upaya penggantian Kapolri.
“Kami menegaskan, buruh berada di sisi demokrasi yang konstitusional. Supremasi sipil harus berdiri di atas segala-galanya, tanpa ada intervensi politik yang berbahaya bagi stabilitas bangsa,” ujarnya.
Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mewarning semua pihak tidak mencari kambing hitam dengan mengatasnamakan reformasi kepolisian, yang ujung-ujungnya diarahkan untuk mengganti Kapolri.
“Reformasi kepolisian tidak boleh dimaknai sempit hanya sebatas pergantian Kapolri,” kata Said Iqbal.
Baca juga : Peduli Keberlanjutan Generasi Penerus, Kapolri Pimpin Tanam Mangrove Di Kalbar
Said Iqbal mengungkapkan, Polri telah menunjukkan kepeduliannya terhadap buruh. Contohnya, selama 7 tahun masalah di salah satu perusahaan tekstil tak kunjung selesai, kini sudah dikembangkan dan ditangani di beberapa Polda.
Polri juga berperan menjembatani, bahkan memfasilitasi isu Omnibus Law yang merupakan jantung perjuangan buruh.
“Itu semua tidak lepas dari jasa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang menjembatani kepentingan buruh dengan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
“Karena itu, aksi-aksi buruh di seluruh Indonesia menolak keras jika reformasi kepolisian disalahartikan sebagai upaya pencopotan Kapolri,” tambahnya.
Jangan sampai, katanya, isu reformasi Polri dijadikan alat demoralisasi. Reformasi harus dimaknai sebagai perbaikan kelembagaan melalui jalur yang benar, seperti seminar, diskusi publik, maupun forum grup diskusi (FGD), bukan dengan cara-cara destruktif.
“Kami juga menegaskan, terkait para tahanan, proses hukum tetap harus berjalan,” ujarnya.
Baca juga : Peduli Buruh, Kapolri Hadiri Bakti Kesehatan Polri Dan KSPSI Di Banten
Mereka yang tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat dibebaskan, namun jika ada indikasi pelanggaran hukum, tentu wajib diproses sesuai aturan yang berlaku.
Pun, kepolisian saat ini dianggap masih mampu mengendalikan keamanan dan menjaga stabilitas bangsa. Selain itu, Polri juga berperan mengembalikan moral publik dengan cara-cara yang berkeadilan.
“Buruh Indonesia percaya, TNI dan Polri akan tetap setia kepada Presiden Prabowo Subianto, menjaga demokrasi, melindungi rakyat, serta memastikan stabilitas nasional untuk kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan buruh,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
