PB IKA PMII Dukung BPH Jadi Kementerian Haji

RM.id Rakyat Merdeka – Ketua Bidang Ikatan Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB-IKA PMII) Hamam Asy’ari menyatakan dukungan penuh perubahan status kelembagaan Badan Penyelenggara Haji (BPH) menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Menurutnya, kebutuhan koordinasi dangan penyelenggara haji di Arab Saudi, butuh lembaga setara kementerian.

Untuk itu perubahan status BPH menjadi kementerian sudah sesuai, demi pelaksanaan haji yang transparan dan akuntabel sehingga ke depan dapat lebih baik.

“Kebutuhan koordinasi dengan pihak Arab Saudi butuh setara kementerian. Sudah tepat dan sesuai apabila BPH menjadi Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hamam dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (24/8/2025).

Hamam menjelaskan bahwa jamaah haji di Indonesia merupakan terbanyak. Untuk mengelola jamaah dengan jumlah masif, butuh lembaga setara kementerian. Agar dapat mencakup lebih luas dan kewenangannya dapat memudahkan mengelola jamaah lebih profesional.

Selain itu, lanjut Hamam, persoalan haji di Indonesia sangat kompleks. Butuh perbaikan ke depan agar penyelenggaraan haji berjalan maksima. Terutama dalam melayani jamaah haji dan tata kelola dengan menggunakan sistem kontrak multiyears.

“PB IKA PMII juga berharap pelayanan ibadah haji ke depan bisa lebih baik sehingga jamaah haji lebih aman dan nyaman,” katanya.

Diketahui, Panja Revisi Undang-undang (UU) Haji dan Umrah menyepakati pasal pembentukan kementerian yang mengatur urusan haji dan umrah. Keputusan ini diambil dalam rapat Panja Komisi VIII DPR dan Pemerintah, Jumat (22/8/2025).

DPR menggelar rapat maraton membahas revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PIHU). Rapat mulai dikebut setelah DPR menerima Surat Presiden (Surpes) yang diumumkan lewat Paripurna pembukaan masa sidang I 2025-2026, pertengahan Agustus lalu.

READ Kolaborasi BNI Dan Geely Auto Dukung Ekspansi Mobil Listrik Di Indonesia

Bahkan, rapat yang digelar Jumat (22/8/2025) ini di luar jadwal normal. Sebab biasanya, hari Jumat, fraksi dan DPR bebas dari jadwal sidang. DPR menargetkan RUU Haji rampung dalam masa sidang kali ini, bahkan bisa dikebut kelar pekan depan.
Selanjutnya