Jakarta, propertyandthecity.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana pemerintah mengurangi beban subsidi listrik dengan memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Langkah ini disebut tidak hanya menekan pengeluaran negara, tetapi juga mendukung sektor perumahan dengan penyediaan energi bersih berbiaya lebih murah.
“Waktu di Hambalang kemarin ada diskusi soal pengurangan subsidi listrik, salah satunya melalui PLTS. Memang biayanya masih agak tinggi, tapi sedang dicari teknologi baru agar harga produksinya lebih terjangkau,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, (22/09/2025).
Menurutnya, teknis perhitungan akan dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan siap mendukung investasi awal sebagai jalan menuju penghematan jangka panjang.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai wacana tersebut sebagai terobosan penting. Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menyebut pemanfaatan PLTS skala besar dalam sistem PLN berpotensi menurunkan biaya pokok penyediaan listrik hingga 10 persen. “Baru pertama kali ada Menteri Keuangan bicara soal menurunkan subsidi listrik dengan energi terbarukan, khususnya surya. Itu langkah yang tepat,” ujarnya, (23/2025).
Fabby menekankan, penambahan PLTS akan relevan bagi sektor perumahan karena bisa menekan biaya energi di tengah backlog nasional. Namun ia mengingatkan hasilnya tidak signifikan bila pembangkit berbasis fosil terus ditambah. “Yang bikin mahal itu pembangkit fosil sebenarnya,” tegasnya.
Selain memperbesar bauran energi bersih, pemerintah didorong mereformasi skema subsidi listrik yang masih dinikmati hampir semua golongan pelanggan PLN. Revisi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dinilai penting agar PLN dapat menyesuaikan RUPTL dengan visi transisi energi.
Fabby menambahkan, industri modul surya dalam negeri sudah memiliki kapasitas produksi 5 gigawatt (GW) per tahun dan diproyeksikan mencapai 10 GW pada 2026. “Industri PLTS kita sudah ada, bahkan beberapa perusahaan ekspor ke Amerika. Yang kita butuhkan itu market dalam negeri,” katanya. Jika pasar 8–10 GW per tahun tercipta, menurutnya industri surya dan baterai bisa berkembang pesat.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga menunjukkan kesiapan teknologi melalui proyek PLTS Apung On Grid di Kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie, Serpong. PLTS berkapasitas 5 kWP ini memasok listrik Masjid Bahrul Ulum sekaligus terhubung ke jaringan PLN.
Baca Juga: Riset BRIN Bongkar Krisis Air IKN: Hanya 0,5 Persen
“Dari analisis performa, PLTS apung ini menunjukkan kinerja sangat baik meski masih bisa dioptimalkan,” ujar peneliti Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir BRIN, Ignatius Agus Purbhadi Wirgiyanto.
Kepala PRTRN-BRIN, Topan Setiadipura, menambahkan bahwa pemahaman teknologi PLTS memberi wawasan baru bagi pengembangan energi di Indonesia. “Ke depan, kombinasi renewable, terutama small modular reactor dan mikro reaktor, akan semakin banyak,” ujarnya.
Dengan strategi yang tepat, pemangkasan subsidi listrik lewat PLTS diharapkan tidak hanya meringankan beban APBN, tetapi juga memperkuat daya saing industri energi terbarukan, sekaligus mendukung pembangunan perumahan berkelanjutan di Indonesia. (*)
Artikel ini Disadur Dari Berita : https://propertyandthecity.com/menkeu-dorong-plts-untuk-pangkas-subsidi-listrik-iesr-nilai-cocok-bagi-perumahan/
