Maruarar Tambah Kuota 5.000 Rumah Subsidi untuk Kabupaten Pasuruan

Jakarta, Propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengumumkan penambahan kuota 5.000 unit rumah subsidi bagi Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, untuk tahun 2026 sebagai komitmen dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

”Karena tadi saya lihat dan dengar kepala daerahnya, bupati dan wakil bupatinya sangat membantu perumahan. Pengembangnya bagus dan kompak. Banknya termasuk BTN Syariah juga keren, kemudian permintaannya tinggi. Saya berikan kuota rumah subsidi untuk Kabupaten Pasuruan pada tahun depan sebanyak 5000 unit,” kata Maruarar.

Hal tersebut disampaikan Maruarar saat melakukan kunjungan kerja dan meninjau Perumahan Bersubsidi Grand Kencana Beji, Kabupaten Pasuruan, pada Rabu (15/10/2025). Dalam kunjungan ini, Maruarar didampingi Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori serta Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.

Maruarar menjelaskan penambahan kuota ini merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap semangat pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Maruarar juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pembangunan rumah subsidi dapat berjalan lancar.

“Terima kasih paling mendalam saya ucapkan kepada Pemkab Pasuruan dukungan perizinan, BTN syariah sebagai perbankan di perumahan ini juga bagus, pengembang terus semangat semakin banyak membangun rumah subsidi yang berkualitas agar rakyat dapat rumah subsidi berkualitas. Saya dorong pengembang lokal semakin banyak agar pertumbuhan ekonomi merata di daerah,” jelas Maruarar.

Dalam kesempatan itu, Maruarar juga menyinggung upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan rumah, terutama terkait skor kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Maruarar mengungkapkan tengah memperjuangkan kebijakan relaksasi atau pemutihan SLIK agar lebih banyak masyarakat bisa mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

BACA JUGA: Atasi Skor Kredit Buruk, Pemerintah Bahas Solusi SLIK OJK Bersama Kemenkeu

Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang menambah kuota rumah subsidi di wilayahnya. Shobih menjelaskan, dari total penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, masih terdapat sekitar 26 ribu keluarga yang belum memiliki rumah.  

“Kita sudah lakukan pendataan per desa, kita mengundang desa. Sejauh ini yang kita programkan, antara lain melalui perbaikan rumah yang tidak layak huni, mulai 2019-2025 RTLH sudah sekitar 11 ribu kami perbaiki,” jelas Shobih.

Pemkab Pasuruan terus mendukung kebijakan pusat melalui pelaksanaan SKB tiga menteri, termasuk pembebasan BPHTB dan PBG serta percepatan perizinan bagi pengembang rumah subsidi. Saat ini, di Pasuruan telah berdiri 157 perumahan dengan 111 pengembang, di mana 77 di antaranya merupakan perumahan MBR.