RM.id Rakyat Merdeka – Insiden keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di sejumlah daerah.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris meminta perlunya perbaikan standar operasional prosedur (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta mengusulkan sejumlah langkah pencegahan.
“Kami meminta agar BGN memperbaiki SOP, sekaligus mengawasi implementasi SOP di berbagai SPPG yang ada,” ujar Charles kepada wartawan, Sabtu (20/9/2025).
Menurut informasi dari Dinas Kesehatan, sejumlah SPPG di Jakarta tidak menjalankan SOP dengan baik. Misalnya, tempat cuci peralatan makan yang tidak higienis.
“Ditemukan SPPG yang tidak memiliki alat penangkap serangga. Akibatnya banyak serangga atau lalat berkeliaran di area tersebut. Bahkan, ada penyiapan makanan program MBG yang dilakukan di lantai,” jelasnya.
Baca juga : Tiga Evaluasi Keracunan Makanan MBG
Charles menduga kasus keracunan di sejumlah daerah terjadi karena SOP BGN tidak dijalankan dengan baik oleh SPPG. Dia juga mendorong BGN mencoba pola lain dalam penyediaan MBG, salah satunya dengan melibatkan kantin atau dapur sekolah.
“Dengan begitu, makanan yang disiapkan tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum dihidangkan,” katanya.
Charles menjelaskan, rata-rata persiapan bahan baku menu MBG dimulai pukul 23.00 atau malam sebelum distribusi. Proses memasak dilakukan pukul 04.00, makanan dibungkus pukul 07.00, dan baru dihidangkan sekitar pukul 11.00 hingga 12.00 siang.
“Jeda waktunya cukup panjang, sehingga risiko kontaminasi bakteri dan lainnya sangat tinggi,” terangnya.
Selain melibatkan kantin sekolah, Charles juga mengusulkan opsi lain, yakni pemberian uang kepada orang tua siswa agar bisa menyiapkan makanan bergizi untuk anak masing-masing.
Baca juga : Ratusan Siswa Kembali Keracunan MBG, Istana Minta Maaf
“Bahkan ada opsi memberikan uang kepada orang tua murid, sehingga mereka bisa menyediakan makanan sendiri untuk anak-anaknya,” tutup legislator PDIP itu.
Seperti diketahui, kasus keracunan MBG kembali terjadi di sejumlah daerah. Yang terbaru terjadi di Garut, Jawa Barat, Kamis (18/9/2025). Sebanyak 657 siswa mengalami gejala muntah, mual, dan diare usai menyantap MBG.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Pemerintah menyayangkan masih terjadinya kasus keracunan MBG di sejumlah daerah.
“Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional memohon maaf. Ini tidak pernah diinginkan,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Prasetyo berharap seluruh korban keracunan segera mendapat penanganan medis yang cepat. Ia menekankan bahwa kasus-kasus ini akan menjadi bahan evaluasi serius, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca juga : Mendagri Minta Satpol PP Utamakan Sikap Humanis
Prasetyo memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai akan dikenai sanksi. Namun, kata dia, pemberian sanksi tidak akan sampai mengganggu jalannya program dan distribusi makanan bagi siswa.
“Kalau memang itu faktor kesengajaan atau kelalaian dalam melaksanakan SOP (Standard Operating Procedure), tentunya akan ada sanksi kepada SPPG yang dimaksud,” tegasnya.
Sementara itu, BGN masih menunggu hasil laboratorium terkait sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan.
Juru Bicara BGN, Redy Hendra, mengatakan pihaknya sudah melakukan evaluasi internal dan memastikan dapur SPPG berjalan sesuai SOP.
“Kami masih fokus pada penanganan insiden keamanan tersebut,” kata Redy kepada wartawan, Jumat (19/9/2025).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
