RM.id Rakyat Merdeka – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan meski terjadi kasus keracunan massal di sejumlah daerah.
Luhut menegaskan pemerintah sudah melakukan evaluasi menyeluruh terkait kelemahan program tersebut. Ia menilai perbaikan sedang berjalan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau kurang di sana sini, kita perbaiki,” kata Luhut usai rapat dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Jakarta, Jumat (3/10).
Baca juga : Pemda Diminta Kawal Ketat Program Makan Bergizi Gratis
Pernyataan itu disampaikan Luhut untuk merespons desakan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI). Kelompok ekonom tersebut meminta pemerintah menghentikan sementara program karena dianggap membebani anggaran dan menyebabkan lebih dari 5.000 siswa keracunan.
Menurut Luhut, program MBG justru membawa manfaat jangka panjang. Ia menilai program ini membangun rantai pasok pangan lokal dari telur, ikan, hingga pisang.
“Ini kan baru sembilan bulan berjalan. Jadi kita jangan buru-buru kritik sana, kritik sini. Ya kritik boleh lah, enggak ada masalah. Maksud saya, ini membangun simpul-simpul ekonomi baru,” ujarnya.
Baca juga : BGN Beberkan Penyebab Keracunan Makan Bergizi Gratis Ke DPR
Luhut menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program. Distribusi makanan, katanya, bisa lebih tepat sasaran bila pemda diberi ruang lebih luas.
Ia meminta publik tidak langsung menilai negatif. Luhut memastikan dalam tiga bulan ke depan, pelaksanaan program bakal lebih baik berkat perbaikan data dan sistem distribusi.
“Kita lihat tiga bulan ke depan menurut saya pasti akan lebih baik, karena dengan data-data yang ada dan pengecekan di lapangan, kami lakukan pengecekan fisik. Kami membentuk tim juga dari Dewan Ekonomi Nasional untuk melihat, sehingga kita tidak hanya menerima laporan,” tambahnya.
Baca juga : Wartawan Cilik Menyusuri Energi Bersih di Grha Pertamina
Diketahui, Aliansi Ekonom Indonesia sebelumnya mendesak pemerintah agar menghentikan sementara program MBG.
Ekonom Lili Yan Ing menilai program perlu diarahkan ke penerima yang lebih tepat agar anggaran digunakan secara efektif.
Ekonom Milda Irhamni menambahkan, evaluasi sebaiknya dilakukan lembaga independen untuk mencegah konflik kepentingan. Kritik itu muncul setelah kasus keracunan massal menimpa ribuan siswa di beberapa daerah sejak program diluncurkan awal tahun ini.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
