RM.id Rakyat Merdeka – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Muhidin Mohamad Said mengingatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar tidak sembarangan memblokir rekening.
Wakil Banggar DPR ini menilai, langkah tersebut harus dilakukan selektif dan berbasis data akurat agar tidak merugikan nasabah maupun perbankan.
Baca juga : Legislator PDIP Desak Tindak Tegas Pelaku Beras Oplosan
“Pemblokiran harus dilakukan secara hati-hati, dengan data akurat bahwa uang atau rekening itu memang bermasalah. Kalau tidak jangan dijadikan instrumen untuk memblokir karena bisa merugikan dunia perbankan,,” kata Muhidin usai Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR di Makassar, Senin (11/8/2025).
Muhidin menegaskan, sasaran PPATK seharusnya adalah rekening yang terkait tindak pidana, seperti transaksi judi online, pinjaman online ilegal, perdagangan manusia dan kejahatan lainnya.
Baca juga : Lifting Migas Lampaui Target, Mukhtarudin: Bukti Kerja Kolektif Hulu Migas
Sebelumnya, polemik pemblokiran rekening dormant oleh PPATK sempat mencuat hingga Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Presiden memanggil Kepala PPATK pada Rabu (30/7/2025) lalu, dan tak lama setelah itu PPATK mengumumkan pembukaan kembali rekening-rekening yang terlanjur diblokir.
Muhidin menyambut baik langkah cepat Presiden, dan mengingatkan PPATK untuk mematuhi arahan kepala negara.
Baca juga : Dapat Banyak Kritikan, PPATK Buka Blokir 28 Juta Rekening
“Pemblokiran ini harus sangat-sangat selektif sesuai arahan Presiden,” tegas Muhidin dikutip dari laman Fraksi Golkar.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
