Jakarta, propertyandthecity.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pelaksanaan 2 program unggulan di sektor perumahan pada tahun 2026 mendatang. Kedua program tersebut adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pembangunan Rumah Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Hal tersebut disampaikan Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI dengan agenda Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Rapat ini turut dihadiri oleh jajaran kementerian dan lembaga mitra, termasuk Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi, BMKG, dan Basarnas.
“Ada dua program unggulan Kementerian PKP tahun 2026 mendatang yakni Program BSPS dan rumah subsidi. Kedua program tersebut sudah saya sampaikan dalam Rapat Kabinet. Target program BSPS adalah 2 juta unit dan rumah subsidi untuk MBR sebanyak 500.000 unit,” ujar Maruarar saat rapat yang digelar di Ruang Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Program BSPS menjadi salah satu langkah penting dalam mengatasi backlog perumahan, yang saat ini mencapai 26 juta rumah tidak layak huni. Target program ini adalah membangun atau merenovasi 2 juta unit rumah. Sementara itu, program rumah subsidi ditargetkan mencakup pembangunan 500.000 unit rumah bagi MBR melalui penyaluran KPR Sejahtera FLPP.
BACA JUGA : Menteri PKP Batalkan Wacana Rumah Subsidi 18 Meter Persegi
Kedua program tersebut menjadi bagian dari Program 3 Juta Rumah, yang mencakup pembangunan dan renovasi hunian demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Maruarar juga mengajak Komisi V DPR RI untuk memberikan dukungan politik dan anggaran agar pelaksanaan program berjalan optimal. Keduanya merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah untuk membangun dan merenovasi hunian secara masif.
“Kami mohon dukungan Komisi V DPR RI supaya dua program perumahan tersebut bisa terlaksana dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi.” Maruarar Sirait
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan berita acara Pagu Indikatif mitra kerja Komisi V oleh para menteri, kepala badan, dan pimpinan Komisi V DPR RI sebagai bagian dari proses penyusunan anggaran tahun 2026.
Artikel ini Disadur Dari Berita : https://propertyandthecity.com/langkah-nyata-atasi-backlog-kementerian-pkp-siapkan-bsps-dan-rumah-subsidi-2026/
