Jakarta, propertyandthecity.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memperkuat program subsidi perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hingga 15 Mei 2025, Kemenkeu telah mencairkan anggaran sebesar Rp 11,5 triliun untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen menambah alokasi anggaran untuk FLPP guna mendukung target nasional bidang perumahan yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Akan direncanakan juga penambahan alokasi untuk FLPP sebagai bagian dari komitmen mendukung target perumahan 3 Juta,” ungkap Thomas saat konferensi pers APBN KiTa Mei 2025 di Jakarta, Jumat (23/5).
Ia juga menegaskan, pihaknya tengah menjalin koordinasi dengan kementerian terkait guna memastikan langkah yang diambil sejalan dengan target dan perencanaan pemerintah.
Kuota Resmi Naik Jadi 350.000 Unit
Sejalan dengan rencana tersebut, pemerintah resmi menaikkan kuota rumah subsidi melalui skema FLPP dari sebelumnya 220.000 unit menjadi 350.000 unit untuk tahun 2025.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Rional Silaban, menyebut keputusan ini diambil usai pertemuan antara pihaknya dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruar Sirait.
“Pemerintah melalui Kementerian Keuangan siap mengalokasikan anggaran FLPP untuk 350.000 rumah. Namun Menteri Keuangan minta ke DJKN agar bisa mendapat kepastian dari sisi suplai bahwa 350.000 rumah bisa terserap,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (23/5).
Anggaran Lebih dari Rp 30 Triliun
Untuk mendukung kenaikan kuota tersebut, pemerintah juga akan meningkatkan alokasi dana dalam APBN melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dari Rp 18,7 triliun menjadi lebih dari Rp 30 triliun.
“Kami juga menyediakan PMN ke PT SMF dari Rp 4,8 triliun menjadi lebih dari Rp 6,2 triliun. Menkeu ingin pastikan suplai besar dan uang hanya diternakkan diperbankan tapi harus jadi barang yang bisa membawa manfaat bagi rakyat banyak,” jelas Rional.
Selain itu, DJKN siap menawarkan potensi tanah milik negara yang bisa dimanfaatkan dalam proyek FLPP melalui kerja sama dengan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI).
“Kami bertugas menjadi Satgas BLBI berupa aset properti serta aset bangunan. Kami juga buka kesempatan bagi pengembang untuk mendaftar apabila mempunyai minat sehingga dapat membantu pemerintah,” tandasnya.
Realisasi dan Capaian
Berdasarkan data BP Tapera, realisasi penyaluran rumah subsidi FLPP pada kuartal I 2025 tercatat mencapai 53.874 unit. Angka ini melonjak 1.173,92% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4.229 unit.
Artikel ini Disadur Dari Berita : https://propertyandthecity.com/kuota-flpp-naik-anggaran-bakal-ditambah-lebih-dari-rp-30-triliun/
