Kunjungan ke Tarakan, Pemerintah Soroti Pemerataan Hunian Layak di Wilayah Perbatasan

Jakarta, Propertyandthecity.com – Kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Utara dilakukan untuk meninjau secara langsung pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan dasar, dan pengembangan perumahan di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam kunjungan tersebut, Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Tasdiyanto, menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Program 3 Juta Rumah bukan hanya untuk mengurangi backlog kepemilikan rumah, tetapi juga penggerak ekonomi nasional. Sektor ini mampu menghidupkan lebih dari 185 sub-sektor lain seperti bahan bangunan, jasa konstruksi, dan transportasi,” ujar Tasdiyanto.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), terdapat sekitar 26,9 juta rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus berperan sebagai motor penggerak dalam menyusun kebijakan, memberikan fasilitasi, serta melaksanakan pembangunan dan peningkatan kualitas hunian di seluruh Indonesia.

Untuk tahun anggaran 2026, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP), Kalimantan II Anggoro Putro menjelaskan bahwa Kementerian PKP telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp10,89 triliun dengan target 406.600 unit intervensi penyediaan dan peningkatan kualitas hunian secara nasional.

“Di Kalimantan Utara, perhatian diberikan pada penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Nunukan serta lanjutan penataan di Kota Tarakan,” ujarnya.

Melalui Program Rumah Swadaya (BSPS), pemerintah menargetkan sekitar 400.000 unit rumah di seluruh Indonesia dengan anggaran Rp8,90 triliun. Program ini mengedepankan prinsip gotong royong masyarakat dalam membangun atau memperbaiki rumah dengan dukungan dari pemerintah. 

Selain itu, pembangunan Rumah Susun sebanyak 840 unit (21 tower) dan Rumah Khusus sebanyak 654 unit juga menjadi bagian dari upaya menyediakan hunian bagi ASN, santri, pekerja, dan masyarakat terdampak bencana.

Di Kalimantan Utara, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 408 unit, tersebar di Tarakan dan Tanjung Selor. Mayoritas penerima manfaat berasal dari sektor swasta dan ASN, menandakan bahwa dukungan pembiayaan perumahan telah menjangkau kelompok produktif di daerah.

BACA JUGA : Wisma Atlet Bertransformasi Dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Menjadi Hunian Bagi ASN, TNI, dan Polri

BACA JUGA : J&T Express Raih Predikat “Most Caring Companies” di Ajang CSI 2025