KPP dan FLPP Jadi Solusi Atasi Backlog 9,9 Juta Rumah di Indonesia?

Jakarta, Propertyandthecity.com – Pemerintah terus meningkatkan upaya dalam mengatasi backlog nasional yang saat ini mencapai 9,9 juta unit. Melalui program Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

Sekjen Kementerian PKP, Didyk Choiroel menyebut pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan bank penyalur akan terus menggencarkan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami manfaat dan kemudahan program pembiayaan perumahan ini.

“Pemerintah tentunya sangat optimis bahwa pembangunan perumahan akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional. Salah satunya dengan penyaluran KPP dan FLPP untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni dan akses pembiayaan yang terjangkau,” ujar Didyk saat membuka kegiatan Sosialisasi KPP dan FLPP di Graha Purva Praja, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Rabu (22/10/2025).

Kegiatan tersebut diikuti ratusan peserta dari kalangan pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, pedagang bahan bangunan, masyarakat umum, hingga perwakilan perguruan tinggi se-Kota Malang.

Didyk menjelaskan, kehadiran KPP menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, yang telah ditetapkan sebagai salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bidang perumahan. Program tersebut juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang menempatkan pengembangan perumahan sebagai komponen kunci strategi pembangunan nasional.

“Demi mendorong pemenuhan Program 3 Juta Rumah, diperlukan relaksasi kebijakan KUR untuk mendorong pelaku usaha sektor terkait perumahan menyediakan produk perumahan dengan harga terjangkau bagi masyarakat,” jelasnya.

Menurut Didyk, penyaluran KPP dan FLPP memiliki peran penting dalam mempercepat penyediaan hunian di seluruh Indonesia. Relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan akan memperluas akses modal bagi UMKM, pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan agar dapat berkontribusi menyediakan rumah bagi masyarakat.

Selain menambah suplai perumahan, program ini juga menciptakan multiplier effect ekonomi yang besar. Sektor perumahan memiliki kemampuan memberi dampak langsung terhadap 110 sektor ekonomi dan dampak tidak langsung pada 75 sektor lainnya. Tak hanya itu, proyek di sektor ini dinilai memiliki risiko rendah karena asetnya dapat dijadikan agunan dan nilainya cenderung meningkat

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyatakan dukungannya terhadap upaya Kementerian PKP. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam memastikan program KPP dan FLPP tepat sasaran.

“Adanya sosialisasi KPP dan FLPP ini mencerminkan perhatian pemerintah pusat terhadap perumahan bagi masyarakat di Kota Malang. KUR juga akan memberikan angin segar bagi MBR untuk miliki rumah dampak multiflier konstruksi tenaga kerja dan industri pendukung lainnya,” ujarnya.