RM.id Rakyat Merdeka – Guru Besar Ekonomika dan Bisnis UGM Gunawan Sumodiningrat mendukung kebijakan pemerintah mengucurkan Rp 200 triliun ke bank Himbara guna percepatan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Hanya saja, agar dana tak mengendap dan bermanfaat, KDMP butuh pendamping yang mandiri dan profesional.
“Ikhtiar dana Rp 200 triliun untuk memajukan ekonomi rakyat langsung ke UMKM dan KDMP. Syaratnya perlu pendamping khusus agar bermanfaat finansial dan bisa dikelola secara kreatif oleh masyarakat desa,” tutur Gunawan.
Eks Deputi Kepala Bappenas itu merujuk beberapa role model pendamping UMKM dan KDMP. Yakni seperti di era Orde Baru, era Prof Sumitro Djojohadikusumo saat menjabat Menteri Perdagangan, hingga era Prof Mubyarto sebagai Staf Khusus Menteri Perdagangan. “Saya saksi hidup keberhasilan pendamping yang layak ditiru. Kebetulan saya adalah asisten Prof Mubyarto pada 1973-1975 sampai lulus S1 di FEB UGM,” ucap Gunawan.
Baca juga : Kemenkop Perkuat Digitalisasi Kopdes Merah Putih Optimalkan Pelayanan
Dijelaskan. Dahulu di eranya, pendamping yang profesional, mandiri, berkelanjutan ada dalam diri SP2W (Sarjana Pendamping Purna Waktu). Mereka telah dipersiapkan mendampingi para penyuluh pertanian, PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) dan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa). “Namun sejak reformasi, SP2W diabaikan dan tak terlibat berbagai program kebijakan pemerintah. Salah satu program pendamping adalah KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank) yang masih disebut dalam UU Koperasi,” beber inisiator gerakan ‘Membangun Indonesia Dari Desa, Berbasis Ekonomi Kreatif’ itu.
Gunawan menambahkan, SP2W adalah pendamping IDT (Inpres Desa Tertinggal), program kerja sama Bappenas dan paguyuban KMA PBS (Keluarga Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar). “Saat saya pimpinan proyek IDT, mereka dilatih khusus oleh Danjen Kopassus Kolonel Prabowo Subianto, presiden kita sekarang,” ungkapnya.
Kemudian, unit KDMP disebut bisa mengajukan pinjaman dengan plafon Rp 3 miliar dan bunga 2 persen. Sebelum sampai ke sana, Gunawan mengingatkan pentingnya pemahaman hakikat pembangunan nasional dalam pendampingan.
Baca juga : Kopdes Merah Putih Wujudkan Ekonomi Pancasila
“Masyarakat harus paham bahwa plafon pinjaman Rp 3 miliar harus memenuhi kriteria perbankan 5 C (Karakter, Kapasitas, Modal, Kondisi dan Agunan). Sebaliknya, pejabat bank pun harus paham kondisi masyarakat UMKM yang tidak bankable,” terang eks Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan itu.
Gunawan menilai sejatinya suplai uang di bank cukup tersedia. Tapi bank tidak berani mengucurkan karena pinjaman kecil dan UMKM tidak bankable. “Itu akibat pendampingan diabaikan. Kita harus waspada atau dana Rp 200 triliun akan macet di bank besar lagi. Century Gate akan terulang,” pesannya.
Secara luas, Gunawan berharap jajaran pemerintah bisa menerjemahkan dengan benar konsep Presiden Prabowo Subianto atas cita-cita Prof Sumitro Djojohadikusumo. “Koperasi Merah Putih adalah ideologi bangsa Indonesia yang berakar pada Pancasila dan UUD 1945. Pendamping profesional dapat membantu meningkatkan kapasitas dan kemampuan warga desa dalam mengembangkan UMKM menjadi usaha skala besar yang berkelas dunia,” tutup eks Dirjen Pemberdayaan Sosial Depsos itu.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
