Jakarta, propertyandthecity.com – Dalam upaya memperbaiki tata kelola dan kualitas layanan di sektor perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Universitas Indonesia (UI) sebagai mitra akademik. Menteri PKP, Maruarar Sirait, menugaskan UI untuk menyusun kajian menyeluruh terhadap berbagai aspek penyelenggaraan program perumahan, mulai dari sistem kerja, prosedur pelaksanaan, pengelolaan anggaran, hingga kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kementerian.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, menekankan pembenahan sektor perumahan harus mengedepankan pendekatan berbasis data dan bukti ilmiah agar kualitas layanan publik dapat terus ditingkatkan.
“Kami ingin ada kajian dari Universitas Indonesia terhadap program perumahan di Indonesia. Ini komitmen kami melibatkan akademisi demi menghadirkan perumahan yang lebih baik bagi rakyat,” ujar Ara, dikutip Jum’at (20/6/2025).
Beberapa program prioritas seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan menjadi fokus utama evaluasi, mengingat selama ini keduanya dinilai belum banyak dikaji secara akademik.
Melalui kolaborasi ini, UI diharapkan dapat memberikan masukan strategis yang mendukung pencapaian target ambisius FLPP sebesar 350.000 unit per tahun, kuota tertinggi dalam sejarah program tersebut.
Selain menilai aspek teknis dan prosedural, UI juga diminta melakukan evaluasi terhadap dampak ekonomi program perumahan, seperti potensi penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, hingga efek berantai (multiplier effect) di tingkat lokal maupun nasional.
Tak hanya itu, kajian juga akan mencakup identifikasi praktik pungutan liar di lapangan, yang selama ini masih menjadi keluhan masyarakat.
“Kami ingin kerja sama ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan berbasis bukti. Kami tak akan intervensi kajian UI, supaya hasilnya objektif dan sesuai realita,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Rektor Universitas Indonesia, Heri Hermansyah, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung program kajian melalui pendekatan multidisipliner. UI akan segera menyusun proposal riset yang melibatkan berbagai fakultas, seperti teknik, ekonomi, dan ilmu sosial politik.
“Kami siap mendukung Kementerian PKP dalam penelitian sektor perumahan. Kami akan siapkan proposalnya dan libatkan tim lintas fakultas,” ungkap Heri.
Langkah ini sejalan dengan target besar Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, serta misi Kementerian PKP untuk membangun lembaga yang profesional dan dapat dipercaya publik. Kolaborasi lintas institusi ini diharapkan dapat menghadirkan terobosan nyata dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus memperkuat peran sektor perumahan sebagai motor penggerak ekonomi nasional.
Artikel ini Disadur Dari Berita : https://propertyandthecity.com/kementerian-pkp-gandeng-ui-dorong-reformasi-tata-kelola-perumahan/
