RM.id Rakyat Merdeka – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan program Satu Data untuk Semua. Program ini ditujukan memperkuat kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran. Program Satu Data digadang menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Data kependudukan yang terpadu diharapkan memperkuat Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran. Fokus utamanya antara lain pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta pengendalian inflasi.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan perlunya regulasi jelas dalam tata kelola data. Menurutnya, aturan menjadi kunci agar sistem berjalan baik.
“Regulasi itu kunci. Tanpa aturan, tata kelola tidak akan berjalan baik,” ujarnya dalam acara Summit Data Kependudukan Semester I Tahun 2025 yang digelar Kemendagri bersama CNN Indonesia, di Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Teguh menjelaskan, sistem Dukcapil terus diperkuat dengan aplikasi terpusat, server lebih besar, serta rencana pembangunan pusat data baru. Teguh menekankan layanan kependudukan harus cepat dan stabil.
“Sistem dan infrastruktur harus terus diperbaiki. Kalau jaringannya lemah, pelayanan akan terganggu,” ujarnya.
Keamanan data juga menjadi perhatian serius. Teguh mengingatkan banyaknya kasus kebocoran data yang merugikan masyarakat. Ia menegaskan setiap lembaga pengguna wajib mengikuti standar ISO 27001. “Keamanan itu nomor satu. Semua lembaga pengguna wajib mengikuti standar,” kata Teguh.
Akses data, tambahnya, tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada perjanjian kerja sama yang wajib ditempuh. Pemerintah dan lembaga sosial dibebaskan dari biaya, sementara swasta dikenakan tarif resmi yang masuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Baca juga : Industri Hulu-Hilir Gas Kian Strategis, Jadi Motor Asta Cita
Untuk masyarakat, Teguh meminta kewaspadaan dalam menjaga data pribadi. Ia menegaskan agar warga tidak mudah membagikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada pihak tak dikenal.
“Lindungi data diri. Jangan sembarangan membagikan NIK atau KTP,” pesannya.
Ia menekankan semua layanan Dukcapil tetap gratis dan inklusif. “Semua layanan gratis, tidak dipungut biaya,” kata Teguh.
Selain infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga ditekankan. Teguh menyebut kualitas tenaga teknologi informasi dan petugas lapangan sangat menentukan keberhasilan sistem.
“Sistem bagus percuma kalau SDM tidak profesional. Maka peningkatan kapasitas itu mutlak,” ujarnya.
Satu Data untuk Semua juga diproyeksikan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan interoperabilitas data, capaian program pemerintah dapat lebih mudah diukur, termasuk penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting. “Dengan satu data, kebijakan akan lebih tepat sasaran,” jelas Teguh.
Ia bahkan menyinggung penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk verifikasi data. AI dinilai mempercepat validasi sehingga data lebih akurat dan bisa diandalkan.
Baca juga : Pelayanan Commuter Line Tetap Normal, Pengamanan di Stasiun Diperketat
Sementara itu, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Sulistyo, menekankan pentingnya keamanan sejak awal proses.
“Keamanan itu bukan di ujung, tapi proses yang berjalan sistemik. Ini yang kami dorong bersama Kemendagri,” kata Sulistyo.
Menurutnya, audit dan evaluasi keamanan harus dilakukan sejak awal, bukan menunggu masalah muncul. Prinsip ini menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital.
“Digital trust itu penting. Kalau sistem bocor, reputasi pemilik data akan terganggu, begitu juga hak warga negara,” ujarnya.
Sulistyo mengingatkan kebocoran data berisiko merugikan instansi sekaligus masyarakat. Privasi publik, tegasnya, wajib dijaga agar rasa percaya tumbuh.
Ia juga menekankan standar keamanan sistem elektronik harus dijalankan. Mengabaikan standar hanya akan menimbulkan risiko. “Keengganan melaksanakan standar keamanan adalah titik awal lahirnya risiko,” katanya.
BSSN, kata Sulistyo, berperan melakukan pembinaan dan pengawasan. Namun tanggung jawab utama tetap berada pada pemilik sistem elektronik sesuai aturan pemerintah.
Baca juga : 36 Bandara Ditetapkan Berstatus Internasional, 30 Dikelola InJourney Airports
“Tugas BSSN adalah pembinaan dan pengawasan agar kriteria keamanan diterapkan. Bukan berarti semua tanggung jawab ada di BSSN,” ucapnya.
Summit Data Kependudukan ini menjadi momentum penting. Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat, daerah, hingga sektor swasta dalam menyatukan langkah menuju ekosistem data tunggal nasional.
Teguh menegaskan kembali bahwa Satu Data bukan sekadar proyek teknis, melainkan bagian dari agenda besar menuju visi Indonesia Emas 2045. “Asta Cita pemerintah harus didukung data yang solid. Tanpa data, program sulit berhasil,” katanya.
Ia menutup dengan menekankan manfaat langsung program ini. “Kuncinya satu data, manfaatnya untuk semua,” ucap Teguh.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
