Ke KPK, Nusron Ungkap Tumpang Tindih Sertipikat Tanah

Nasional6 Dilihat



RM.id  Rakyat Merdeka – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkap adanya persoalan tumpang tindih sertipikat tanah di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Menurutnya, satu bidang tanah bisa memiliki lebih dari satu sertifikat.

Masalah tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas Nusron bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencari solusi perbaikan ke depan.

 “Bagaimana mengatasi tumpang tindih sertifikat tanah, karena ini sudah jadi rahasia umum. Di kawasan Jabodetabek, ada lahan yang satu tanah bisa punya dua, tiga, bahkan empat sertifikat. Banyak yang seperti itu,” ujar Nusron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).

Baca juga : PT Position Buka Ruang Sinergi dengan Masyarakat

Ia menjelaskan, tumpang tindih sertifikat sering kali baru terungkap saat ada pembebasan lahan atau eksekusi pengadilan, seperti dalam proyek pembangunan jalan tol, ketika banyak pihak mengklaim memiliki dokumen tanah yang sah.

Menurut Nusron, hal ini merupakan akibat dari buruknya sistem administrasi pertanahan di masa lalu, sehingga perlu dilakukan pembenahan menyeluruh.

“Ini menandakan bahwa dulu administrasinya belum baik. Ke depan, kita akan menata sistem administrasi pertanahan Indonesia agar lebih tertib, sehingga tidak muncul lagi kasus tumpang tindih,” jelasnya.

Baca juga : Menhaj Ungkap Ada Hambatan Peralihan Aset Dari Kemenag

Selain membahas persoalan tersebut, kedatangan Nusron ke KPK juga untuk menyoroti lamanya proses pengurusan sertipikat tanah dan praktik pungutan liar (pungli) yang masih terjadi di lapangan.

Ia berharap kerja sama dengan KPK dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan itu.

“Kami berdiskusi mencari akar masalah di tubuh ATR/BPN yang berpotensi menimbulkan tindakan korupsi,” kata Nusron.

READ  Prabowo Panggil 10 Konglomerat Di Istana Siang Ini Dari Haji Isam Hingga Aguan

Baca juga : Cegah Tumpang Tindih, BUMD Dan SKPD Harus Sinergi Garap Proyek

“Selanjutnya, kami mencari obat dan dokter yang mujarab untuk mengatasinya. Obatnya adalah sistem, dan dokternya adalah sumber daya manusia yang berintegritas,” tambahnya.


Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News


Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.





Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *