RM.id Rakyat Merdeka – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa dialog publik yang digelar bersama koalisi masyarakat sipil bertujuan untuk menyerap aspirasi, kritik, dan saran demi memperkuat serta menjaga ruang demokrasi di Indonesia.
Dialog bertema “Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkistis Menjadi Tanggung Jawab Hukum” itu berlangsung di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (29/9).
Baca juga : Jalani Operasi, Nadiem Dibantarkan Di Rumah Sakit
“Tentunya kami ingin mendengar langsung baik dari masyarakat sipil terhadap apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan juga pesan tersampaikan,” kata Sigit.
Ia menegaskan, Polri akan terus menyerap berbagai masukan yang diberikan, terutama hal-hal yang dapat memperkuat demokrasi. Menurutnya, kegiatan serupa akan dilaksanakan secara rutin agar Polri tetap adaptif terhadap aspirasi masyarakat.
Baca juga : Panen Raya Jagung Di OKU Timur, Kapolri Undang Pimpinan Kementerian-Lembaga
“Karena ada peristiwa kerusuhan, tentunya ini juga menjadi diskusi selanjutnya dengan beliau-beliau. Bagaimana mengantisipasi solusi ke depan, bagaimana melakukan pemilahan mana yang bisa diproses, mana yang kemudian kita berikan restoratif, dan mana yang harus lebih kita edukasi baik dari sisi Polri maupun juga masyarakat,” papar Sigit.
Kapolri menambahkan, diskusi publik ini juga menjadi bagian dari upaya Polri untuk terus melakukan transformasi dan reformasi agar dapat menyesuaikan diri dengan tantangan zaman.
Baca juga : Tim Reformasi Polri Kapolri Dan Presiden Saling Melengkapi
“Ke depan tentu diskusi ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi terus bisa berlanjut dalam pertemuan-pertemuan lain, termasuk yang bersifat informal. Tentunya Polri akan terus berupaya melakukan perbaikan dan transformasi sesuai dengan perkembangan zaman,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Polri menghadirkan sepuluh narasumber, yakni Prof. Dr. Franz Magnis Suseno (Guru Besar Filsafat STF Driyarkara), Usman Hamid (Direktur Amnesty Internasional Indonesia), Rocky Gerung (Pengamat Politik), M. Choirul Anam (Komisioner Kompolnas), Ardi Manto Adi Putra (Direktur Imparsial), Dimas Bagus Arya (Koordinator KontraS), Muhammad Isnur (Ketua Umum YLBHI), Julius Ibrani (Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI), Al Araf (Ketua Badan Pengurus Centra Initiative), serta Iftitah Sari (Sekjen/Manajer Program Institute for Criminal Justice Reform).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
