Gaduhnya politik memperburuk kondisi pasar perumahan di tengah perlambatan ekonomi yang saat ini terjadi. Pasalnya, kondisi ini membuat banyak pelaku pasar yang menunggu dan menunda pembelian propertinya. Tidak hanya konsumen, para pengembang pun merasa bukan saat yang tepat untuk melakukan ekspansi bisnis propertinya. Beberapa isu yang membuat pasar perumahan terganggu tahun 2025, antara lain:
baca juga, Pembiayaan BSI Tumbuh 15,46% Sejak Merger, Sektor Ritel dan UMKM Mendominasi
Ekonomi Melambat
Bank Indonesia merevisi ramalan pertumbuhan ekonomi pada 2025 berada di bawah titik tengah 5,1 persen dengan kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen. Indonesia menghadapi deflasi tahunan pertama sejak tahun 2000. Deflasi mengindikasikan turunnya harga harga barang dan jasa disertai dengan daya beli masyarakat yang sedang turun. Selain itu tingkat ekspor diperkirakan bakal lebih rendah dengan menurunnya permintaan dari negara negara mitra dagang utama.
Kegaduhan Politik
Tahun politik sangat berpengaruh terhadap bisnis properti (pasar perumahan). Meskipun Pemilu sudah lewat, namun kondisi kegaduhan politik masih mewarnai situasi nasional saat ini. Tidak seperti tahun-tahun politik sebelumnya yang umumnya akan segera pulih paling tidak 3 bulan setelah Pemilu dilakukan. Kondisi ini membuat banyak pelaku bisnis yang mengkalkulasi ulang strategi bisnisnya.
Ancaman Krisis Global
Ancaman krisis global masih berlangsung dengan kebijakan perang dagang yang diterapkan oleh Amerika Serikat yang memberikan dampak luas terhadap gangguan perekonomian secara global. Negara-negara seperti Jerman, Kanada, dan Korea Selatan kini menghadapi ketidakpastian ekonomi dan terancam masuk dalam resesi. Pastinya Cina juga akan bereaksi keras terhadap perang tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan justru akan membuat ketidakstabilan ekonomi di dalam negerinya.
Pergerakan Sektor Komoditas
Pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah terkait tarif royalti terhadap 6 sektor komoditas yaitu batubara, nikel, tembaga, emas, perak, dan timah. Hal ini diperkirakan untuk menaikkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Bisnis komoditas merupakan salah satu faktor yang dapat membuat pasar properti bertumbuh.
Kebijakan Sektor Perumahan
Berbagai kebijakan masih mengganggu dan cenderung membingungkan pasar. Salah satu kebijakan sektor perumahan adalah Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah yang baru saja diterbitkan dan membuat gaduh di kalangan para pengembang. Di era penyederhanaan peraturan ternyata malah membuat masalah baru yang semakin kompleks dengan adanya aturan mengenai batasan kewenangan kementerian untuk menerbitkan sertifikat khususnya SHGB. Beberapa kebijakan lain seperti pembebasan BPHTB dan PBG pun masih belum berjalan lancar di lapangan. Beberapa kebijakan lainnya masih belum matang sehingga menimbulkan ketidakpastian bisnis properti.
Indonesia Property Watch (IPW) adalah konsultan properti yang senantiasa mengamati pasar properti dan perumahan di Indonesia. Berpengalaman lebih dari 29 tahun, IPW dipercaya sebagai mitra strategis para pelaku bisnis properti dan juga pemerintah berupa riset, studi pasar, studi kelayakan, studi the highest and best use, sampai asset portfolio management. Ketersediaan data dan informasi yang valid membuat IPW menjadi salah satu konsultan properti yang terpercaya serta independen dan obyektif.
Artikel ini Disadur Dari Berita : https://propertyandthecity.com/isu-isu-strategis-pasar-perumahan-2025/
