RM.id Rakyat Merdeka – Menteri Pertanian Amran Sulaiman kembali menemukan impor beras ilegal. Kali ini, lolos masuk melalui Batam. Sebelumnya, beras impor ilegal masuk via Sabang.
Praktik penyelundupan itu terkuak setelah Amran menerima laporan melalui kontak WhatsApp Lapor Pak Amran di nomor 082311109390 pada Senin (24/11/2025) sekitar pukul 23.00 WIB. Laporan menyebut adanya tiga kapal yang membawa komoditas ilegal melalui Pelabuhan Tanjung Sungkuang, Batam.
Tiga kapal tersebut adalah KM Permata Pembangunan, KM Sampurna 03, dan KM Rizky. Selain 40,4 ton beras, kapal-kapal itu juga mengangkut 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kg tepung terigu, 900 liter susu, 240 botol parfum, 360 bungkus mi, dan 30 dus makanan beku.
Setelah diperiksa petugas, seluruh barang tersebut dinyatakan tidak memiliki izin alias ilegal. Amran langsung berkoordinasi dengan Pangdam Kepri, Kapolda Kepri, Wali Kota Batam, Gubernur Kepri, dan Dandim untuk melakukan penindakan. Barang-barang itu akhirnya disita aparat.
Amran mengapresiasi respons cepat seluruh pihak dalam mengamankan kasus tersebut. Ia menegaskan bahwa penyelundupan seperti ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak semangat swasembada pangan yang sedang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Bukan nilai 40 tonnya, tetapi semangat petani kita yang harus dijaga. Petani kita ada 115 juta orang, 29 juta kepala keluarga. Jangan sampai mereka demotivasi,” ujar Amran di kediamannya di Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).
Baca juga : Hamilton Kecewa Hasil GP Las Vegas, Bos Ferrari Tanggapi Dengan Kepala Dingin
Amran mengatakan bahwa kesejahteraan petani merupakan tanggung jawab bersama. Bila praktik ilegal ini terus terulang, ia khawatir kepercayaan petani akan runtuh dan berdampak besar pada negara.
Selain beras, para pelaku juga kedapatan menyelundupkan minyak goreng. Padahal Indonesia adalah produsen crude palm oil (CPO) terbesar di dunia. Karena itu, Amran menghubungi sejumlah pimpinan daerah (Forkopimda) di Kepri untuk memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan pelaku.
“Kita jaga republik ini bersama. Di belakang kami ada 160 juta petani. Petani padi saja 115 juta. Kalau bukan kepada kita, mereka mau mengadu kepada siapa?” kata Amran.
Dalam pengungkapan di Batam, sebanyak lima anak buah kapal (ABK) ditangkap. Amran belum memastikan asal negara barang-barang tersebut, namun komoditas yang masuk melalui jalur tikus diduga berasal dari Thailand.
Ia menyesalkan kejadian ini terus berulang, padahal Indonesia sedang berada pada momentum swasembada beras. Pemerintah juga telah memutuskan untuk tidak melakukan impor beras sepanjang 2025.
“Dampaknya, entah satu liter atau satu juta ton, sama saja secara psikologis bagi petani. Ini harus kita jaga bersama. Presiden sudah menyampaikan bahwa kita insyaallah swasembada,” ujarnya.
Baca juga : Amran Marah, 250 Ton Beras Impor Ilegal Masuk Sabang
Meski Batam merupakan kawasan perdagangan bebas, Amran menegaskan hal itu tidak berarti semua barang boleh keluar masuk tanpa memperhatikan kebijakan nasional. Beras adalah komoditas strategis yang menyangkut stabilitas produksi dalam negeri.
Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Rully Syah Rizal mengonfirmasi, pihaknya tidak pernah menerbitkan izin impor beras maupun gula dari luar daerah pabean. “Jika ada barang masuk dari luar negeri, dipastikan itu ilegal,” tegasnya di Batam, Selasa (25/11/2025).
Rully mengatakan setiap barang dari luar negeri wajib melalui perizinan, verifikasi dokumen, hingga pemeriksaan kepabeanan. Jika ditemukan beras impor tanpa dokumen, maka hal itu jelas pelanggaran. Ia juga menyebut hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait penyitaan beras impor ilegal di Batam.
Namun, BP Batam memastikan siap memperkuat pengawasan di pelabuhan, terminal kargo, dan jalur distribusi untuk mencegah penyelundupan kebutuhan pokok.
Sebelumnya, penyelundupan 250 ton beras asal Thailand ditemukan di Pelabuhan Sabang, Aceh, pada Minggu (23/11/2025) pukul 14.00 WIB. Beras tersebut diduga berada di gudang PT Multazam Sabang Group dan diimpor oleh oknum yang ingin meraup keuntungan di tengah turunnya harga beras dunia.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPR, Viktor Bungtilu Laiskodat menyesalkan, kasus impor beras masih terjadi di tengah melimpahnya stok beras nasional. Presiden bahkan sudah mengumumkan capaian itu dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York.
Baca juga : Ara Teruskan Perjuangan Sabam Dukung Palestina Merdeka
Viktor mengingatkan, cadangan beras nasional telah mencapai 4 juta ton, menunjukkan kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. “Mari kita jaga kedaulatan dan wibawa pangan Indonesia dengan mengoptimalkan stok dalam negeri tanpa bergantung pada impor,” ujarnya.
Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, juga menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan tidak boleh ada impor beras karena Indonesia sudah swasembada.
“Siapa pun yang coba-coba impor beras harus ditindak secara hukum. Ini sudah menjadi kebijakan pemerintah, dan kita sudah swasembada. Jangan macam-macam,” tegasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
