IKN Bukan Prioritas Utama, Alokasi Anggaran 2026 Hanya Rp6,3 Triliun

Jakarta, propertyandthecity.com – Rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki babak baru. Pemerintah hanya mengalokasikan Rp6,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, angka yang jauh lebih rendah dibandingkan realisasi belanja pada periode 2022–2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, dana itu diarahkan untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis senilai Rp5,71 triliun dan Program Dukungan Manajemen Rp553 miliar. “Rp6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya, nanti kalau salah saya koreksi lagi,” ujarnya dalam konferensi pers Nota Keuangan 2026 di Jakarta, (16/08/2025).

Jika dibandingkan, proyeksi belanja IKN pada APBN 2025 hanya Rp4,7 triliun, namun jauh tertinggal dari alokasi jumbo di tahun sebelumnya. Data pemerintah mencatat, periode 2022–2024 saja sudah menguras Rp75,8 triliun, dengan puncak pengeluaran pada 2024 mencapai Rp43,3 triliun.

Fokus Bergeser ke Program Nasional

Dalam pidato RUU APBN 2026, Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung IKN sama sekali. Fokus anggaran tahun depan justru diarahkan pada delapan prioritas nasional, termasuk ketahanan pangan (Rp164,4 triliun), energi (Rp402,4 triliun), program Makan Bergizi Gratis (Rp335 triliun), pendidikan (Rp757,8 triliun), kesehatan (Rp244 triliun), serta percepatan investasi (Rp530 triliun).

Baca Juga: Geger PBB Naik 1.000 Persen di Cirebon, Dedi Mulyadi Pastikan Tarif Kembali Normal

Implikasi bagi Investor Properti

Minimnya alokasi ke IKN menandakan pemerintah mulai menempatkan pembangunan ibu kota baru sebagai agenda jangka panjang yang lebih gradual, bukan percepatan masif seperti sebelumnya.

Bagi pelaku properti dan konstruksi, hal ini berarti proyek baru di kawasan Nusantara akan lebih selektif. Kesempatan bisnis tetap ada, terutama untuk sektor pendukung kawasan strategis, tetapi potensi ledakan proyek infrastruktur seperti 2023–2024 kemungkinan tidak terulang dalam waktu dekat.

Namun, dengan pemerintah mendorong percepatan investasi secara nasional, momentum pembangunan properti masih terbuka—baik di IKN maupun kota-kota besar lain yang menjadi pintu masuk modal asing. (*)