Hari Perumahan Nasional 2025, Ibas Tegaskan Komitmen Pada Keadilan Sosial

Nasional8 Dilihat



RM.id  Rakyat Merdeka – Wakil Ketua MPR RI dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kolaborasi nasional dalam mempercepat terwujudnya rumah layak, sehat, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui acara Hari Perumahan “Rumah Layak untuk Semua: Pilar Keadilan Sosial, Kunci Bonus Demografi”, di Gedung Nusantara V DPR/MPR RI, Senayan, Senin (25/8/2025), acara ini menjadi pengingat bahwa akses terhadap hunian yang layak adalah amanat konstitusi yang harus terus diperjuangkan bersama.

Melalui pidatonya, Ibas menegaskan bahwa rumah bukan hanya bangunan fisik, melainkan fondasi kesejahteraan, martabat, dan masa depan bangsa.

Kolaborasi lintas sektor, pembangunan perumahan yang tepat dengan anggaran yang cukup berkelanjutan, serta perluasan program seperti BSPS, FLPP, dan

Tapera harus terus dikawal agar tidak ada satu pun rakyat Indonesia yang kehilangan tempat berpulang hanya karena tak mampu membeli atap.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat (1), menyebutkan bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

 Ibas berpendapat rumah layak untuk semua bukan hanya slogan, melainkan wujud keadilan sosial yang harus diperjuangkan bersama.

Baca juga : Insentif BEV Impor Tekan Otomotif Nasional, Gaikindo Minta Keadilan

“Mengingatkan kembali janji konstitusi: negara bertanggung jawab menyediakan rumah yang layak dan bermartabat bagi setiap warganya. Rumah adalah hak dasar warga negara. Rumah adalah tempat tumbuh dan berkembangnya jiwa bangsa,” ujar Ibas.

“Bonus demografi yang tengah kita nikmati bisa menjadi berkah, jika kita mampu menyediakan rumah yang layak bagi generasi muda. Oleh karena itu, kita kawal agar generasi muda kita punya tempat hidup yang layak untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi,” kata Ibas. “

READ  Evaluasi KMA 1009, Langkah Awal Reformasi Peraturan Wakaf yang Lebih Adaptif

Lebih lanjut Ibas mengatakan, pentingnya penguatan dan pengawasan terhadap tiga program strategis perumahan pemerintah, yakni FLPP, Tapera, dan BSPS.

“Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah memberikan subsidi bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan cicilan terjangkau. Dengan cicilan terjangkau, program ini membantu rakyat memiliki rumah dengan cara terjangkau,” tutur Ibas.

Kedua, Tapera hadir sebagai solusi jangka panjang pembiayaan perumahan bagi pekerja formal untuk mewujudkan pembiayaan perumahan yang berkelanjutan.

Ketiga, disinilah BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)—atau bedah rumah—hadir, Sebuah program mulia yang membantu memperbaiki rumah tidak layak huni, memulihkan martabat keluarga belum mampu agar bisa tinggal layak dan sehat,” lanjutnya.

“Tujuannya satu: rumah bukan sekadar berdiri, tapi berdiri dengan martabat,” Ibas juga mengajak semua pihak untuk bersinergi,” ujar Ibas.

Baca juga : Di Forum Diskusi, Indonesia Tegaskan Komitmen Jadi Mitra Terpercaya Afrika

Pembangunan perumahan bukan urusan satu kementerian. Ia adalah hasil kolaborasi antara pusat-daerah, legislatif-eksekutif, BUMN-swasta, hingga partisipasi warga,” ujar Ibas

 “Negara besar bukan karena menara, tapi karena rakyat tidur tak di jalan. Negeri sejahtera tak hanya dana, tapi anak tumbuh di rumah nyaman. Bukan tinggi gedung tanda berjaya, tapi rumah layak bagi semua,” tutur Ibas.

“Dirgahayu Hari Perumahan Nasional 2025. Rumah Untuk Semua, Harapan Bagi Bangsa,” pungkas Ibas.

Muhammad Lokot Nasution, Ketua Poksi V Fraksi Partai Demokrat DPR RI, juga menambahkan, peran Fraksi Partai Demokrat yang akan terus mendukung dan mengawal pembangunan program perumahan untuk rakyat, termasuk alokasi anggaran yang mencukupi.

“Kami telah merumuskan beberapa kebijakan bersama Kementerian PKP, seperti subsidi bantuan pemerintah, strategi pembangunan hunian vertikal seperti rusunawa di daerah perkotaan yang padat, inovasi pembangunan, akses pembiayaan, dan yang kelima, reformasi dan regulasi tata ruang,” ujar Lokot.

READ  Dituding Terima Dana dari Perusahaan Tambang Raja Ampat, PBNU Buka Suara

Senada, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur mengatakan, pentingnya program BSPS dalam mewujudkan visi Indonesia Emas.

“Mewujudkan Indonesia Emas, salah satu tools-nya adalah swasembada pangan, makan bergizi gratis, dan program 3 juta rumah,” tutur Fitrah.

Baca juga : Namarin Roundtable 2025 Cari Solusi Redam Konflik Laut China Selatan

Dalam kesempatan ini, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak ada penyalahgunaan usulan BSPS dan implementasinya di lapangan. Salah satu peserta asal Ngawi, Hadi Priyanto, mengaku bangga bisa hadir langsung di acara ini.

“Saya beruntung bisa ketemu langsung Pak Ibas,” ujarnya.

Hadir dalam kesempatan ini anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, yaitu Ketua Poksi V Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Muhammad Lokot Nasution; Wastam dan Ishak Mekki.

Adapun perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dihadiri oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Ir. Fitrah Nur serta Direktur Jenderal Tata Kelola, Brigjen Pol Aziz Andriansyah dan sejumlah perwakilan lainnya.


Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News


Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.





Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *