RM.id Rakyat Merdeka – Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan komitmennya menjamin penyelenggaraan ibadah haji bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Gus Irfan ini saat berkunjung ke KPK, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
“Koordinasi dengan KPK sangat dibutuhkan sebagai upaya preventif, agar penyelenggaraan haji terbebas dari penyalahgunaan wewenang dan memberikan akuntabilitas bagi jemaah,” ucapnya.
Baca juga : Gus Irfan Datangi KPK, Audiensi Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
Menurutnya, haji adalah ritual akbar dunia yang menghimpun jutaan orang dari berbagai negara, sehingga membutuhkan layanan besar yang harus disiapkan secara efektif dan akuntabel.
“Nilai pengadaan barang dan jasa untuk pelayanan haji mencapai Rp17 triliun lebih. Karena itu dibutuhkan integritas penuh agar tidak ada celah penyalahgunaan,” tegas cucu pendiri NU, KH Hasyim Asyar, ini.
Baca juga : Bupati Al-Farlaky Gandeng PT PEMA Gaspol Hilirisasi Sulfur
Untuk memperkuat pengawasan, Gus Irfan menyebut Kemenhaj juga merekrut mantan pegawai KPK, Kejaksaan, hingga TNI/Polri. “Semua kami siapkan untuk mengawal haji yang bersih dan bebas KKN,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
