Gubernur Jabar Siap Audit Pengembang Nakal yang Janjikan Perumahan Bebas Banjir

Jakarta, propertyandthecity.com – Banyak masyarakat bermimpi memiliki rumah impian yang aman dan nyaman, terutama terbebas dari ancaman banjir. Namun, realitasnya justru berbanding terbalik. Perumahan yang dijanjikan bebas banjir kini justru terendam air hingga dua meter. Janji manis para pengembang seakan menguap bersama derasnya arus banjir yang melanda berbagai kawasan di Jawa Barat.

Menanggapi persoalan ini, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pengembang perumahan yang bermasalah.

“Banyak perumahan yang dulu menjanjikan bebas banjir, hari ini banjirnya dua meter. Kita akan audit dari aspek lingkungan seluruh perumahan di Jabar yang banjir,” ujar Dedi saat groundbreaking perumahan untuk Polri di Karawang, Selasa (4/3).

Menurut Dedi, audit ini penting untuk memastikan apakah analisis dampak lingkungan (amdal) terkait pengendalian banjir sudah dilakukan sesuai ketentuan atau tidak.

Masyarakat Jadi Korban, Pengembang Nakal Harus Bertanggung Jawab

Tak hanya soal banjir, banyak masyarakat yang juga menjadi korban pengembang subsidi nakal. Mereka telah membayar uang muka (DP) rumah, namun rumah yang dijanjikan tak kunjung bisa ditempati.

“Yang harus diketahui oleh masyarakat adalah ada uang negara yang diberikan kepada masyarakat, dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari perumahan subsidi,” jelas Dedi.

Bekasi menjadi daerah paling terdampak dalam banjir yang melanda Jabodetabek pada Selasa kemarin. Ketinggian banjir di beberapa titik bahkan mencapai 3,5 meter.

Pemerintah Siap Tindak Tegas Pengembang Bermasalah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang turut hadir dalam acara tersebut, menegaskan akan menindak tegas pengembang yang tidak bertanggung jawab.

“Saya minta datanya, tolong by name by address, ketemu saya Rabu,” tegas Ara, sapaan akrab Maruarar.

Ara juga menegaskan pemerintah tidak akan ragu untuk memasukkan pengembang yang asal-asalan ke dalam daftar hitam atau blacklist.

“Kami pemerintah tidak ragu-ragu untuk mem-blacklist pengembang yang asal-asalan,” ujar politikus Gerindra ini.

Selain itu, ia meminta BP Tapera dan bank penyalur agar lebih selektif dalam bekerja sama dengan pengembang. Menurutnya, kuantitas perumahan harus diimbangi dengan kualitas yang baik.

“Pak Presiden memerintahkan jangan hanya menjaga kuantitas, tapi juga kualitas, karena memang sudah terbukti kita mendapati beberapa titik itu kualitasnya buruk. Tapi saya percaya masih banyak pengembang-pengembang rumah yang bagus. Tapi kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist,” tegasnya.