Genjot Kompetensi Tenaga Kerja Optimalkan Pelatihan Di BLK

RM.id  Rakyat Merdeka – Wakil Ketua Komisi IX DPR Putih Sari mendorong dilakukannya revitalisasi menyeluruh terhadap Balai Latihan Kerja (BLK). Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri akan tenaga kerja kompeten.

Revitalisasi ini mencakup sisi infrastruktur maupun kapasitas instruktur. Selain itu, perlu ada jaminan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar setiap pelatihan kerja di BLK benar-benar berbasis kebutuhan lokal dan strategis nasional.

“Kementerian perlu memastikan bahwa setiap pelatihan di BLK benar-benar berbasis project-based learning. Sehingga, pelatihan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja lokal dan industri strategis nasional,” ujar Putih Sari dalam keterangan persnya, Jumat (4/7/2025).

Baca juga : Kompak, KPU Dan Bawaslu Sambut Baik Putusan MK

Politisi Partai Gerindra itu juga menyoroti keterbatasan tempat uji kompetensi dan jumlah asesor di berbagai daerah. Kondisi ini menyebabkan banyak peserta pelatihan harus menempuh jarak jauh untuk memperoleh sertifikasi.

“Banyak peserta yang mau tidak mau akhirnya bisa mendapatkan sertifikasi itu ‘lompat’ provinsi. Ini pasti secara biaya juga menjadi tinggi,” katanya.

Komisi IX DPR, lanjut Putih Sari, berharap ada sinergi lintas lembaga untuk dapat mempercepat peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia. Sekaligus, menekan angka pengangguran melalui pelatihan yang relevan dan dapat diimplementasikan langsung di dunia kerja.

Baca juga : Menteri Dody Rombak Besar-besaran Eselon I

Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menambahkan, hingga saat ini belum ada gebrakan besar terkait pemanfaatan Balai Latihan Kerja. Bahkan, saat ini masih ada enam provinsi yang belum memiliki BLK. Ditambah lagi masalah kekurangan instruktur di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang dikelola Kemenaker.

“BLK tidak hanya sekadar infrastruktur, tapi seperti mesin produksi tenaga kerja yang berkompetensi tinggi. Kalau instruktur saja tidak ada, tidak tersedia, bagaimana kita bisa mencetak SDM unggul,” ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu mengingatkan Pemerintah menggenjot daya saing tenaga kerja. Negara harus benar-benar hadir memastikan sertifikasi pekerja itu mudah, murah dan juga relevan.

Baca juga : Penanganan Cyberbullying Harus Dilakukan Kolektif

“Saat ini, lebih dari 90 persen lembaga sertifikasi profesi belum digitalisasi dan 70 persen tempat uji kompetensi yang masih terpusat di kota besar. Inilah realitas yang harus dijawab dengan langkah konkret,” katanya.
 Selanjutnya