Gapimdo Minta BGN Perbaiki Sistem Verifikasi Mitra Dapur Mandiri MBG

Nasional109 Dilihat



RM.id  Rakyat Merdeka – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Mitra Dapur Mandiri (Gapimdo) HM S. Tribuana meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perbaikan atas sistem verifikasi mitra dapur mandiri Makan Bergizi Gratis.

Sebab sistem verifikasi milik BGN ternyata tidak menggambarkan realitas sesungguhnya di lapangan. Persoalan sistem ini yang kemudian memicu masalah di tengah-tengah masyarakat.

Tri mengatakan, saat ini terjadi hambatan sistemik dalam verifikasi mitra sah program MBG di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan sekitarnya.

Baca juga : Eks Ketua PN Surabaya Simpan Duit Gratifikasi Rp 20 M Dalam 2 Koper Travel

Hambatan tersebut berupa penolakan sistem digital BGN terhadap sejumlah mitra BGN yang sejatinya telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagau mitra dapur mandiri.

“Puluhan mitra di wilayah 9 daerah Sulawesi ini sebenarnya telah memenuhi syarat mitra BGN dengan melengkapi seluruh infrastruktur dapur, mulai dari gedung dapur, alat masak, hingga kendaraan box distribusi. Namun ketika dalam proses akhir dalam sistem BGN, pengajuan ‘Persiapan’ ditolak dengan alasan wilayah sudah penuh,” kata Tribuana, di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Tri mengungkapkan fakta di lapangan justru bertolak belakang dengan sistem di BGN. Sebab ketika dilakukan pencocokan data di lapangan, mitra dapur MBG yang aktif justru jumlahnya jauh dari kebutuhan.

Baca juga : Miris, Pengunjung PRJ Tercebur Ke Selokan

“Jadi datanya sangat bertolak belakang. Di banyak kecamatan di wilayah Sulawesi dan lebih khusus Makassar dan kabupaten sekitar, baru satu dua dapur yang aktif. Tapi di dalam sistem tetap menolak dengan dalih wilayah sudah terpenuhi. Ini tidak masuk akal,” tegas Tribuana.

Tri meminta, jangan sampai ada yang ingin mengatur siapa saja yang bisa lolos sebagai mitra MBG di wilayah tersebut.

READ  Siap Ikut Retreat Jilid II Wali Kota Depok Evaluasi Program Daerah

“Wilayah dikunci agar hanya pihak tertentu yang bisa masuk. Sementara mitra resmi yang siap produksi justru ditolak tanpa dasar faktual,” ujar Tri.

Baca juga : PT Dairi Prima Mineral Perbaiki Taman Baca di Tiga Sekolah Dairi

Oleh karena itu, dia meminta agar proses verifikasi terhadap mitra dapur ini dibuat secara transparan dan berbasis fakta lapangan. Ini penting, jangan sampai data mitra yan tersaji dalam sistem hanya sekedar angka statis yang justru rawan dimanipulasi.

“Ini bukan semata persoalan sistem error, ini potensi sabotase terhadap program prioritas Presiden. Jika dapur yang lengkap ditolak, dan wilayah kosong diklaim sudah penuh, ini bentuk ketidakadilan sosial,” tegas Tribuana.


Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News


Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.





Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *